Keberadaan sentra wisata kuliner (SWK) yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Surabaya, Jatim, dinilai ikut berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 yang mulai melandai.
"SWK dibangun dengan uang dari warga (pajak) maka keberadaannya juga untuk warga. Warga mana? Ya, tentu warga Kota Surabaya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat menjelaskan kepada puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya di ruang Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Kamis.
Kedatangan mahasiswa Untag dari berbagai tingkatan ini ingin mengetahui berbagai hal terkait peran DPRD terhadap upaya pemulihan ekonomi terutama soal nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini terdampak pandemi selama hampir 2 tahun.
Mereka menanyakan soal keberadaan SWK sekaligus manfaatnya bagi warga PKL. Tak hanya itu, para mahasiswa juga menanyakan soal siapa saja yang berhak menempati stan di SWK milik Pemkot Surabaya, berikut hak dan kewajibannya.
Menanggapi hal itu, Anas dengan lugas mengatakan keberadaan SWK dibangun oleh APBD yang berasal dari pajak rakyat, maka SWK hanya diperuntukkan bagi PKL yang memiliki KTP Surabaya.
Anas juga menjelaskan bahwa stan di SWK tidak ditarik sewa alias gratis, dengan tujuan bisa mengangkat kesejahteraan warga Surabaya yang selama ini menjadi pelaku PKL.
"Itu semua gratis, tidak ditarik sewa. Tapi, ya, itu, hanya diperuntukkan bagi warga Surabaya. Kalau ada yang ditarik sewa, silahkan lapor ke saya," ujarnya.
Pertemuan berlangsung santai dalam suasana keakraban dan kekeluargaan, sehingga dialog dua arah bisa berjalan dengan baik antara Anas sebagai narasumber dengan para mahasiswa Untag Surabaya.
Di akhir paparannya, Anas menyatakan akan tetap meluangkan waktu bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui sekaligus mendalami soal peran DPRD Surabaya di tengah masyarakat.
"Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan datang lagi atau lewat telepone. Saya akan meluangkan waktu untuk kalian dan semua mahasiswa yang ingin belajar soal kedewanan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"SWK dibangun dengan uang dari warga (pajak) maka keberadaannya juga untuk warga. Warga mana? Ya, tentu warga Kota Surabaya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat menjelaskan kepada puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya di ruang Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Kamis.
Kedatangan mahasiswa Untag dari berbagai tingkatan ini ingin mengetahui berbagai hal terkait peran DPRD terhadap upaya pemulihan ekonomi terutama soal nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini terdampak pandemi selama hampir 2 tahun.
Mereka menanyakan soal keberadaan SWK sekaligus manfaatnya bagi warga PKL. Tak hanya itu, para mahasiswa juga menanyakan soal siapa saja yang berhak menempati stan di SWK milik Pemkot Surabaya, berikut hak dan kewajibannya.
Menanggapi hal itu, Anas dengan lugas mengatakan keberadaan SWK dibangun oleh APBD yang berasal dari pajak rakyat, maka SWK hanya diperuntukkan bagi PKL yang memiliki KTP Surabaya.
Anas juga menjelaskan bahwa stan di SWK tidak ditarik sewa alias gratis, dengan tujuan bisa mengangkat kesejahteraan warga Surabaya yang selama ini menjadi pelaku PKL.
"Itu semua gratis, tidak ditarik sewa. Tapi, ya, itu, hanya diperuntukkan bagi warga Surabaya. Kalau ada yang ditarik sewa, silahkan lapor ke saya," ujarnya.
Pertemuan berlangsung santai dalam suasana keakraban dan kekeluargaan, sehingga dialog dua arah bisa berjalan dengan baik antara Anas sebagai narasumber dengan para mahasiswa Untag Surabaya.
Di akhir paparannya, Anas menyatakan akan tetap meluangkan waktu bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui sekaligus mendalami soal peran DPRD Surabaya di tengah masyarakat.
"Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan datang lagi atau lewat telepone. Saya akan meluangkan waktu untuk kalian dan semua mahasiswa yang ingin belajar soal kedewanan," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021