Fraksi Partai Solidaritas (PSI) Indonesia DPRD Surabaya mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada dinas pendidikan atau pihak terkait lainnya apabila menemukan ada anak putus sekolah di Kota Pahlawan, Jatim.
Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya Tjutjuk Supariono di Surabaya, Rabu, mengatakan, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya.
"Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit. Kenapa bisa rumit? Karena datanya sendiri tidak ada. Kenapa tidak ada (datanya)? Karena tidak ada yang melaporkan," katanya.
Bahkan, lanjut dia, dari tahun 2016-2020, data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Surabaya.
Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini berharap semua pihak tidak menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja.
Bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2022, kata dia, Pemkot Surabaya memang memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD 2021 yang diutamakan untuk pendidikan, yaitu sebesar 21,9 persen.
Untuk tahun depan, kata dia, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran dengan jumlah yang fantastis, sebesar Rp47,7 miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Beasiswa ini kemudian nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa," kata Tjutjuk.
Untuk itu, Tjutjuk meminta warga tidak segan untuk melaporkan apabila ada anak putus sekolah. Dengan adanya bonus demografi di Kota Surabaya, maka harus betul-betul dimanfaatkan dengan menghasilkan generasi yang berkualitas.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan, pihaknya terus mencari keberadaan anak putus sekolah di Kota Surabaya. Bahkan, ia sangat berterima kasih apabila ada laporan dari masyarakat yang menemukan keberadaan anak putus sekolah.
"Kami terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya. Kalau ada pasti segera kami tindaklanjuti," kata Supomo.
Bahkan, lanjut dia, dalam upaya memberantas anak putus sekolah di Surabaya, pemkot juga menggandeng pilar-pilar sosial, seperti, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT/RW.
"Kami ini kerja sama dengan IPSM dan TKSK yang ada di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT/RW," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua Fraksi PSI Kota Surabaya Tjutjuk Supariono di Surabaya, Rabu, mengatakan, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya.
"Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit. Kenapa bisa rumit? Karena datanya sendiri tidak ada. Kenapa tidak ada (datanya)? Karena tidak ada yang melaporkan," katanya.
Bahkan, lanjut dia, dari tahun 2016-2020, data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Surabaya.
Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini berharap semua pihak tidak menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja.
Bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2022, kata dia, Pemkot Surabaya memang memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD 2021 yang diutamakan untuk pendidikan, yaitu sebesar 21,9 persen.
Untuk tahun depan, kata dia, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran dengan jumlah yang fantastis, sebesar Rp47,7 miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Beasiswa ini kemudian nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa," kata Tjutjuk.
Untuk itu, Tjutjuk meminta warga tidak segan untuk melaporkan apabila ada anak putus sekolah. Dengan adanya bonus demografi di Kota Surabaya, maka harus betul-betul dimanfaatkan dengan menghasilkan generasi yang berkualitas.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan, pihaknya terus mencari keberadaan anak putus sekolah di Kota Surabaya. Bahkan, ia sangat berterima kasih apabila ada laporan dari masyarakat yang menemukan keberadaan anak putus sekolah.
"Kami terus mencari apakah masih ada anak putus sekolah di Surabaya. Kalau ada pasti segera kami tindaklanjuti," kata Supomo.
Bahkan, lanjut dia, dalam upaya memberantas anak putus sekolah di Surabaya, pemkot juga menggandeng pilar-pilar sosial, seperti, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga RT/RW.
"Kami ini kerja sama dengan IPSM dan TKSK yang ada di masyarakat. Kemudian, komunikasi dengan Pak lurah beserta RT/RW," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021