Beberapa fraksi di DPRD Jember menyoroti rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi yang digelar di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat mengatakan fraksinya menyoroti keterlambatan penyampaian nota pengantar P-APBD tahun anggaran 2021 karena rancangan perubahan KUA-PPAS Jember tahun 2021 baru diserahkan Pemkab kepada DPRD pada 27 September 2021.
"Mungkin kejadian itu satu-satunya di Indonesia yang P -APBD terus dibahas melewati tanggal 30 September 2021," katanya dalam rapat paripurna di DPRD Jember.
Ia mengingatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 179 ayat (1) yang menyebutkan pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
"Kami mendorong eksekutif dan pimpinan DPRD Jember untuk mengonsultasikan terlebih dahulu kelanjutan pembahasan P-APBD kepada gubernur. Apakah pembahasan dapat dilanjutkan atau tidak," tuturnya.
Kendati demikian, lanjut dia, Fraksi PDIP menyadari betul bahwa P-APBD itu sangat dibutuhkan utamanya menyangkut refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 beserta dampaknya, serta pemulihan ekonomi setelah pandemi.
Sementara juru bicara Fraksi PKS Mashuri mengatakan belanja bantuan sosial Pemkab dapat menyentuh pihak-pihak dibawah yang terdampak covid, namun tidak masuk data pemerintah pusat-daerah sebelumnya.
"Dalam pengalokasian biaya belanja tidak terduga cukup besar, kami tidak ingin pemkab menggunakan dana tersebut serba kaget dan mendadak, meskipun dana itu disiapkan untuk hal itu," katanya.
Juru bicara Fraksi PKB Mufid mengatakan fraksinya menyayangkan pengajuan lima rancangan peraturan daerah di tengah-tengah kejaran tenggat pembahasan dan pengesahan Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022.
"Pembahasan lima raperda akhirnya sedikit banyak menyita perhatian teman-teman DPRD Jember yang seharusnya hari ini berkonsentrasi penuh dalam pembahasan Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2021," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat mengatakan fraksinya menyoroti keterlambatan penyampaian nota pengantar P-APBD tahun anggaran 2021 karena rancangan perubahan KUA-PPAS Jember tahun 2021 baru diserahkan Pemkab kepada DPRD pada 27 September 2021.
"Mungkin kejadian itu satu-satunya di Indonesia yang P -APBD terus dibahas melewati tanggal 30 September 2021," katanya dalam rapat paripurna di DPRD Jember.
Ia mengingatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 179 ayat (1) yang menyebutkan pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
"Kami mendorong eksekutif dan pimpinan DPRD Jember untuk mengonsultasikan terlebih dahulu kelanjutan pembahasan P-APBD kepada gubernur. Apakah pembahasan dapat dilanjutkan atau tidak," tuturnya.
Kendati demikian, lanjut dia, Fraksi PDIP menyadari betul bahwa P-APBD itu sangat dibutuhkan utamanya menyangkut refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 beserta dampaknya, serta pemulihan ekonomi setelah pandemi.
Sementara juru bicara Fraksi PKS Mashuri mengatakan belanja bantuan sosial Pemkab dapat menyentuh pihak-pihak dibawah yang terdampak covid, namun tidak masuk data pemerintah pusat-daerah sebelumnya.
"Dalam pengalokasian biaya belanja tidak terduga cukup besar, kami tidak ingin pemkab menggunakan dana tersebut serba kaget dan mendadak, meskipun dana itu disiapkan untuk hal itu," katanya.
Juru bicara Fraksi PKB Mufid mengatakan fraksinya menyayangkan pengajuan lima rancangan peraturan daerah di tengah-tengah kejaran tenggat pembahasan dan pengesahan Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022.
"Pembahasan lima raperda akhirnya sedikit banyak menyita perhatian teman-teman DPRD Jember yang seharusnya hari ini berkonsentrasi penuh dalam pembahasan Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2021," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021