Targetkan capai nilai SAKIP "BB", Pemkot Mojokerto gelar bimtek bagi OPD

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan tahun ini nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) bisa mencapai di atas 75 atau nilai “BB”, setelah selama tujuh tahun hasilnya stagnan.

Demikian disampaikan Ning Ita, sapaan wali kota, saat membuka bimbingan teknis Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Implementasi SAKIP, Selasa (28/9).

 

“Oleh karena itu, perlu ada evaluasi berbagai hal yang menjadi kekurangan bagi pemerintah daerah agar target di atas 75 nilai “ BB” dapat tercapai,” lanjutnya.
 

Untuk meningkatkan nilai SAKIP dan RB dibutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian dan evaluasi bisa lebih baik lagi. 

“Saya berharap tahun ini kita bisa mendapatkan nilai BB untuk SAKIP dan BB untuk indeks RB” ungkap Ning Ita.
 

Kepada kepala organisasi perangkat daerah dan camat serta direktur rumah sakit, Ning Ita minta agar dapat mengikuti bimtek selama tiga hari ke depan dengan sungguh-sungguh, walaupun narasumber dapat diikuti secara virtual.
 

Bimtek yang digelar di Gedung DPRD Kota Mojokerto dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Subambihanto dan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo. 

 

Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Acim Dartasim, selaku penyelenggara bimtek, menyampaikan SAKIP diharapkan menjadi media pertanggungjawaban kepala daerah dan perangkat daerah.

SAKIP merupakan anggaran berbasis kinerja sehingga seluruh anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan.

 

”Setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien adalah yang dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional," terangnya.

 

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan. Sedangkan mengenai sasaran dan pembangunan integritas menuju wilayah bebas korupsi di wilayah kota Mojokerto, dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya kualitas dalam pelayanan publik.
 

Tujuan bimtek kali ini, masih kata Acim, adalah untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dari aset perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, agar tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih,dan bebas dari KKN.

 

Narasumber secara virtual menghadirkan Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.), Fungsional Perencana Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Agusdin Muttakin, Ak., CA.) dan Perencana Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (Dianita Evo Nila Sari).