Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menegaskan pihaknya tidak sepeser pun menerima honor atau insentif dari setiap pemakaman jenazah COVID-19, sebagaimana terjadi di Kabupaten Jember.
"Tidak ada honor seperti itu. Salah kalau disebutkan semua daerah sama," jawab Maryoto membantah isu tersebut, di Tulungagung, Jawa Timur, Senin.
Ia menyatakan kasus honor pemakaman jenazah COVID-19 yang diterima pejabat di Kabupaten Jember tidak pernah terjadi di Tulungagung. Prosedur dan ketetapan pelaksanaan serta penggunaan dana COVID-19 diatur dengan jelas, yakni seluruh unsur satgas bekerja secara sukarela dalam kapasitas fungsi kedinasan dan tanggung jawab sosial.
Larangan menerima kompensasi ataupun insentif dana COVID-19 tidak hanya berlaku bagi bupati, namun juga seluruh jajaran/pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung.
"Jangankan honor, alokasi obat-obatan khusus pejabat pun tak ada," katanya.
Namun, dikatakan Maryoto, tim satgas berhak mendapat jatah/alokasi umum, seperti bantuan obat-obatan atau vitamin bagi penanganan COVID-19
"Tidak ada honor dari penanganan COVID-19. Apalagi honor dari pemakaman pasien yang meninggal dunia," kata Maryoto.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Tulungagung Ahmad Mugiono menambahkan dalam konteks penanganan COVID-19, honor atau insentif diberikan kepada petugas yang menangani langsung pasien COVID-19, seperti petugas kesehatan.
"Misalnya, dana insentif untuk tenaga kesehatan. Itu memang sudah dianggarkan dari pusat dan APBD," kata Mamad.
Selain petugas kesehatan, pihak yang bisa menerima honor adalah petugas pemakaman jenazah COVID-19.
Pemakaman jenazah COVID-19 diambilkan dari relawan di tingkat desa. Honor ini bisa dianggarkan tiap desa melalui dana desa. Namun karena bersifat relawan, honor ini tak rutin diterima.
"Intinya hanya yang menangani COVID-19 secara langsung yang bisa menerima honor. Pejabat, seperti bupati, tidak menerima honor, karena tidak menangani pasien secara langsung," kata Mamad.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Tidak ada honor seperti itu. Salah kalau disebutkan semua daerah sama," jawab Maryoto membantah isu tersebut, di Tulungagung, Jawa Timur, Senin.
Ia menyatakan kasus honor pemakaman jenazah COVID-19 yang diterima pejabat di Kabupaten Jember tidak pernah terjadi di Tulungagung. Prosedur dan ketetapan pelaksanaan serta penggunaan dana COVID-19 diatur dengan jelas, yakni seluruh unsur satgas bekerja secara sukarela dalam kapasitas fungsi kedinasan dan tanggung jawab sosial.
Larangan menerima kompensasi ataupun insentif dana COVID-19 tidak hanya berlaku bagi bupati, namun juga seluruh jajaran/pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung.
"Jangankan honor, alokasi obat-obatan khusus pejabat pun tak ada," katanya.
Namun, dikatakan Maryoto, tim satgas berhak mendapat jatah/alokasi umum, seperti bantuan obat-obatan atau vitamin bagi penanganan COVID-19
"Tidak ada honor dari penanganan COVID-19. Apalagi honor dari pemakaman pasien yang meninggal dunia," kata Maryoto.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Tulungagung Ahmad Mugiono menambahkan dalam konteks penanganan COVID-19, honor atau insentif diberikan kepada petugas yang menangani langsung pasien COVID-19, seperti petugas kesehatan.
"Misalnya, dana insentif untuk tenaga kesehatan. Itu memang sudah dianggarkan dari pusat dan APBD," kata Mamad.
Selain petugas kesehatan, pihak yang bisa menerima honor adalah petugas pemakaman jenazah COVID-19.
Pemakaman jenazah COVID-19 diambilkan dari relawan di tingkat desa. Honor ini bisa dianggarkan tiap desa melalui dana desa. Namun karena bersifat relawan, honor ini tak rutin diterima.
"Intinya hanya yang menangani COVID-19 secara langsung yang bisa menerima honor. Pejabat, seperti bupati, tidak menerima honor, karena tidak menangani pasien secara langsung," kata Mamad.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021