Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyalurkan bantuan sembako kepada pelaku usaha warung kecil dan pedagang kaki lima yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Bantuan sembako tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkot Mojokerto dengan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota, bersama Ketua Forkom TSP Kota Mojokerto Soegianto menyalurkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan paguyuban pedagang di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Jumat.
Selanjutnya, Ning Ita bersama Forum Komunikasi Corporate Social Reponsibility (CSR) juga turun langsung menyalurkan paket bantuan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, serta mi instan kepada para pedagang di kawasan Alun-Alun Kota Mojokerto.
"Dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, masyarakat yang paling terdampak di Kota Mojokerto adalah PKL. Apalagi, Kota Mojokerto ini merupakan kota perdagangan dan terkenal dengan sentra kulinernya," ujarnya usai memberikan bantuan sembako kepada pedagang di Alun-Alun Kota Mojokerto.
Ning Ita menyatakan diberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu berdampak pada menurunnya pendapatan PKL dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) lainnya.
Selain hanya melayani take away dan delivery, jam operasional juga dibatasi maksimal pukul 20.00 WIB. Bahkan, masih tingginya mobilitas warga memaksa pemerintah melakukan pengetatan dengan penyekatan jalan hingga pemadaman penerangan jalan umum (PJU) hingga 20 Juli nanti.
"Adanya penyekatan dan pemadaman lampu ini pasti membuat pendapatan mereka turun drastis dibanding kondisi sebelum PPKM darurat," kata dia.
untuk itu, Ning Ita mengupayakan memberi bantuan kepada pelaku usaha warung kecil dan PKL terdampak PPKM darurat.
Pemkot Mojokerto menggandeng Forum Komunikasi CSR untuk bergotong royong dengan menyiapkan 1.000 paket bantuan sembako.
Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyebutkan bantuan itu diberikan kepada para pelaku usaha yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah, baik dari bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 10.500 keluarga penerima manfaat (KPM) maupun bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 sebanyak 9.500 KPM.
"Yang belum tersasar dari program pemerintah itu akan kami sisir melalui bantuan gotong royong ini. Jangan sampai ada PKL dan pelaku UKM kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya akibat PPKM darurat," kata Ning Ita.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi CSR Kota Mojokerto Soegianto merasa prihatin dengan pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Sehingga, pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menerapkan PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli termasuk di Kota Mojokerto.
Dengan adanya berbagai pembatasan itu membawa dampak merosotnya pendapatan para pelaku usaha. Khususnya, PKL serta pemilik warung kecil di Kota Onde-Onde.
"Untuk itu, melalui Forum CSR ini kami ikut peduli dengan memberikan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako. Dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat pengusaha kecil. Baik berupa warung maupun PKL-PKL yang ada di Kota Mojokerto," kata Soegianto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Bantuan sembako tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkot Mojokerto dengan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mojokerto.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota, bersama Ketua Forkom TSP Kota Mojokerto Soegianto menyalurkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan paguyuban pedagang di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Jumat.
Selanjutnya, Ning Ita bersama Forum Komunikasi Corporate Social Reponsibility (CSR) juga turun langsung menyalurkan paket bantuan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, serta mi instan kepada para pedagang di kawasan Alun-Alun Kota Mojokerto.
"Dengan diberlakukannya PPKM darurat ini, masyarakat yang paling terdampak di Kota Mojokerto adalah PKL. Apalagi, Kota Mojokerto ini merupakan kota perdagangan dan terkenal dengan sentra kulinernya," ujarnya usai memberikan bantuan sembako kepada pedagang di Alun-Alun Kota Mojokerto.
Ning Ita menyatakan diberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli lalu berdampak pada menurunnya pendapatan PKL dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) lainnya.
Selain hanya melayani take away dan delivery, jam operasional juga dibatasi maksimal pukul 20.00 WIB. Bahkan, masih tingginya mobilitas warga memaksa pemerintah melakukan pengetatan dengan penyekatan jalan hingga pemadaman penerangan jalan umum (PJU) hingga 20 Juli nanti.
"Adanya penyekatan dan pemadaman lampu ini pasti membuat pendapatan mereka turun drastis dibanding kondisi sebelum PPKM darurat," kata dia.
untuk itu, Ning Ita mengupayakan memberi bantuan kepada pelaku usaha warung kecil dan PKL terdampak PPKM darurat.
Pemkot Mojokerto menggandeng Forum Komunikasi CSR untuk bergotong royong dengan menyiapkan 1.000 paket bantuan sembako.
Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyebutkan bantuan itu diberikan kepada para pelaku usaha yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah, baik dari bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 10.500 keluarga penerima manfaat (KPM) maupun bantuan sosial (bansos) sembako COVID-19 sebanyak 9.500 KPM.
"Yang belum tersasar dari program pemerintah itu akan kami sisir melalui bantuan gotong royong ini. Jangan sampai ada PKL dan pelaku UKM kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya akibat PPKM darurat," kata Ning Ita.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi CSR Kota Mojokerto Soegianto merasa prihatin dengan pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Sehingga, pemerintah pusat membuat kebijakan untuk menerapkan PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali pada 3-20 Juli termasuk di Kota Mojokerto.
Dengan adanya berbagai pembatasan itu membawa dampak merosotnya pendapatan para pelaku usaha. Khususnya, PKL serta pemilik warung kecil di Kota Onde-Onde.
"Untuk itu, melalui Forum CSR ini kami ikut peduli dengan memberikan bantuan sebanyak 1.000 paket sembako. Dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat pengusaha kecil. Baik berupa warung maupun PKL-PKL yang ada di Kota Mojokerto," kata Soegianto.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021