Sebanyak 700 orang petugas dari TNI Polri disiagakan untuk menjaga pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang berlangsung sejak 3 sampai 20 Juli 2021 di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander di Mojokerto, Sabtu, mengatakan petugas tersebut akan berjaga di titik penyekatan.
"Kami siap memeriksa identitas warga. Bagi yang KTP dari luar daerah, langsung dengan tegas kami minta putar balik," katanya.
Ia mengatakan soal jam malam yang merupakan salah satu aturan PPKM darurat, bahwa kegiatan patroli gabungan bakal terus dilakukan secara menyeluruh untuk merealisasikan aturan itu.
"Polri, TNI dan Pol PP akan patroli gabungan. Tujuannya mengimbau warga dan melaksanakan wewenang kami untuk menegakkan aturan jam malam. Aktivitas hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB. Tindakan tegas akan kami ambil jika ada yang melanggar," tukasnya.
Ia mengatakan PPKM darurat dilaksanakan dengan membatasi sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, tempat ibadah, olahraga, fasilitas umum dan beberapa aturan ketat lainnya. Bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Imendagri tersebut, akan dikenakan sanksi secara tegas.
Kapolres Mojokerto menjelaskan satuannya, akan mengecek dan memantau titik-titik lokasi yang sudah ditentukan dalam perintah.
Mulai tempat hiburan, wisata, rumah makan dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tindakan penyekatan wilayah, juga dilakukan di tiga titik wilayah antara lain Trawas, Ngoro dan Trowulan demi menekan mobilitas warga masyarakat.
"Hari ini kami dapat SE Bupati Mojokerto, namun sifatnya masih sosialisasi untuk tiga hari. Setelahnya, akan kami laksanakan secara penuh pengetatan prokes PPKM darurat ini.
Kapolres Mojokerto memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kegiatan PPKM darurat. Termasuk mengimbau untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah saja.
"Tolong seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, kita semua stay at home, jaga diri, jaga keluarga, jaga negara agar bisa segera lepas dari COVID-19 dan pulih," kata Kapolres Mojokerto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander di Mojokerto, Sabtu, mengatakan petugas tersebut akan berjaga di titik penyekatan.
"Kami siap memeriksa identitas warga. Bagi yang KTP dari luar daerah, langsung dengan tegas kami minta putar balik," katanya.
Ia mengatakan soal jam malam yang merupakan salah satu aturan PPKM darurat, bahwa kegiatan patroli gabungan bakal terus dilakukan secara menyeluruh untuk merealisasikan aturan itu.
"Polri, TNI dan Pol PP akan patroli gabungan. Tujuannya mengimbau warga dan melaksanakan wewenang kami untuk menegakkan aturan jam malam. Aktivitas hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB. Tindakan tegas akan kami ambil jika ada yang melanggar," tukasnya.
Ia mengatakan PPKM darurat dilaksanakan dengan membatasi sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, tempat ibadah, olahraga, fasilitas umum dan beberapa aturan ketat lainnya. Bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Imendagri tersebut, akan dikenakan sanksi secara tegas.
Kapolres Mojokerto menjelaskan satuannya, akan mengecek dan memantau titik-titik lokasi yang sudah ditentukan dalam perintah.
Mulai tempat hiburan, wisata, rumah makan dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tindakan penyekatan wilayah, juga dilakukan di tiga titik wilayah antara lain Trawas, Ngoro dan Trowulan demi menekan mobilitas warga masyarakat.
"Hari ini kami dapat SE Bupati Mojokerto, namun sifatnya masih sosialisasi untuk tiga hari. Setelahnya, akan kami laksanakan secara penuh pengetatan prokes PPKM darurat ini.
Kapolres Mojokerto memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kegiatan PPKM darurat. Termasuk mengimbau untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah saja.
"Tolong seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, kita semua stay at home, jaga diri, jaga keluarga, jaga negara agar bisa segera lepas dari COVID-19 dan pulih," kata Kapolres Mojokerto.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021