Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menemukan penerima bantuan sarana dan prasarana untuk lembaga pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang mencurigakan karena nilai bantuan tidak sesuai dengan jumlah siswa di lembaga itu.
"Temuan adanya bantuan yang mencurigakan ini pada salah satu SMP di wilayah pantura Pamekasan ketika kami melakukan inspeksi mendadak atas laporan dari masyarakat," kata Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman di Pamekasan, Sabtu.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan bahwa sekolah itu menerima bantuan dari pemerintah mencapai Rp726 juta. Padahal, jumlah siswa yang belajar di lembaga tersebut tercatat 94 orang.
Sekolah lain dengan jenjang yang sama, menurut dia, justru nilainya lebih sedikit dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak.
Menurut Paong, sapaan akrab Fathor Rohman, seharusnya nomimal bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa yang belajar di lembaga pendidikan.
Disebutkan pula bahwa bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk lembaga pendidikan sejauh ini mengacu pada jumlah siswa aktif yang belajar di sekolah tersebut.
Atas temuan itu, pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Pamekasan.
"Ini kami lakukan agar permasalahnnya jelas dan tidak menimbulkan kecemburuan pada sekolah lain yang juga menerima bantuan tetapi nominalnya lebih kecil," katanya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini meminta dikbud ke depan bisa lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran bantuan sesuai dengan proporsi atau jumlah siswa yang belajar aktif di sekolah itu.
"Jadi, lebih baik selektif sehingga lembaga yang dianggap besar tidak kecewa terhadap program yang diberikan pemerintah kepada para pengelola lembaga pendidikan lainnya," kata Paong.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dikbud Pemkab Pamekasan Akhmad Zaini mengatakan bahwa bantuan untuk lembaga pendidikan bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pamekasan, melainkan dari pemerintah pusat.
"Dikbud Pamekasan bukan institusi yang menentukan jumlah program bantuan dan besaran dana yang dikucurkan ke lembaga pendidikan tersebut karena program tersebut dari pemerintah pusat," katanya.
Dijelaskan pula bahwa lembaga pendidikan penerima bantuan tersebut ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui data pokok pendidikan (dapodik).
Ia menegaskan bahwa pola penilaian bantuan secara lansung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerjunkan tim langsung ke lapangan, termasuk yang menetapkan lembaga pendidikan yang berhak menerima bantuan.
"Jadi, yang menilai itu dari kementerian, bukan Dikbud Pamekasan, lalu kementerian yang memberikan langsung bahwa sekolah ini dapat sekian dan sekolah lainnya dapat sekian. Itu dari kementerian semua, bukan pada kami," katanya menjelaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Temuan adanya bantuan yang mencurigakan ini pada salah satu SMP di wilayah pantura Pamekasan ketika kami melakukan inspeksi mendadak atas laporan dari masyarakat," kata Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman di Pamekasan, Sabtu.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan bahwa sekolah itu menerima bantuan dari pemerintah mencapai Rp726 juta. Padahal, jumlah siswa yang belajar di lembaga tersebut tercatat 94 orang.
Sekolah lain dengan jenjang yang sama, menurut dia, justru nilainya lebih sedikit dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak.
Menurut Paong, sapaan akrab Fathor Rohman, seharusnya nomimal bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa yang belajar di lembaga pendidikan.
Disebutkan pula bahwa bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk lembaga pendidikan sejauh ini mengacu pada jumlah siswa aktif yang belajar di sekolah tersebut.
Atas temuan itu, pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Pamekasan.
"Ini kami lakukan agar permasalahnnya jelas dan tidak menimbulkan kecemburuan pada sekolah lain yang juga menerima bantuan tetapi nominalnya lebih kecil," katanya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini meminta dikbud ke depan bisa lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran bantuan sesuai dengan proporsi atau jumlah siswa yang belajar aktif di sekolah itu.
"Jadi, lebih baik selektif sehingga lembaga yang dianggap besar tidak kecewa terhadap program yang diberikan pemerintah kepada para pengelola lembaga pendidikan lainnya," kata Paong.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dikbud Pemkab Pamekasan Akhmad Zaini mengatakan bahwa bantuan untuk lembaga pendidikan bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pamekasan, melainkan dari pemerintah pusat.
"Dikbud Pamekasan bukan institusi yang menentukan jumlah program bantuan dan besaran dana yang dikucurkan ke lembaga pendidikan tersebut karena program tersebut dari pemerintah pusat," katanya.
Dijelaskan pula bahwa lembaga pendidikan penerima bantuan tersebut ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui data pokok pendidikan (dapodik).
Ia menegaskan bahwa pola penilaian bantuan secara lansung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerjunkan tim langsung ke lapangan, termasuk yang menetapkan lembaga pendidikan yang berhak menerima bantuan.
"Jadi, yang menilai itu dari kementerian, bukan Dikbud Pamekasan, lalu kementerian yang memberikan langsung bahwa sekolah ini dapat sekian dan sekolah lainnya dapat sekian. Itu dari kementerian semua, bukan pada kami," katanya menjelaskan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021