Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron segera mengevaluasi postur APBD 2021, menyusul sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan kabupaten ini menjadi salah satu dari 30 daerah terboros dalam penggunaan APBD.
"Kami segera melakukan evaluasi, mengkaji ulang postur anggaran 2021 yang telah berjalan ini agar sesuai dengan ketentuan," kata Abdul Latif di Bangkalan, Rabu.
Ia mengakui belanja pegawai di APBD 2021 memang lebih besar dibanding belanja publik. Hal ini terjadi karena di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut banyak tenaga harian lepas, sehingga secara otomatis menguras anggaran daerah untuk honor mereka.
Bupati mengakuk sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Bangkalan termasuk salah satu kabupaten boros dalam penggunaan APBD memang beralasan, karena komposisinya antara 60 berbanding 40 persen.
"Sebesar 60 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 40 persennya untuk belanja publik. Seharusnya memang sebaliknya," kata bupati.
Selain tenaga harian lepas, faktor lain yang juga menyedot banyak anggaran adalah tunjangan penghasilan pegawai (TPP), yakni tunjungan stimulan bagi para aparatur sipil negara Pemkab Bangkalan yang didasarkan pada kinerja, pengabdian, dan kehadian.
Hanya saja, bupati tidak merinci jumlah dana di APBD tahun 2021 yang dialokasikan untuk TPP dan honor tenaga harian lepas itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami segera melakukan evaluasi, mengkaji ulang postur anggaran 2021 yang telah berjalan ini agar sesuai dengan ketentuan," kata Abdul Latif di Bangkalan, Rabu.
Ia mengakui belanja pegawai di APBD 2021 memang lebih besar dibanding belanja publik. Hal ini terjadi karena di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut banyak tenaga harian lepas, sehingga secara otomatis menguras anggaran daerah untuk honor mereka.
Bupati mengakuk sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Bangkalan termasuk salah satu kabupaten boros dalam penggunaan APBD memang beralasan, karena komposisinya antara 60 berbanding 40 persen.
"Sebesar 60 persen untuk belanja pegawai, sedangkan 40 persennya untuk belanja publik. Seharusnya memang sebaliknya," kata bupati.
Selain tenaga harian lepas, faktor lain yang juga menyedot banyak anggaran adalah tunjangan penghasilan pegawai (TPP), yakni tunjungan stimulan bagi para aparatur sipil negara Pemkab Bangkalan yang didasarkan pada kinerja, pengabdian, dan kehadian.
Hanya saja, bupati tidak merinci jumlah dana di APBD tahun 2021 yang dialokasikan untuk TPP dan honor tenaga harian lepas itu.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021