Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana mengatakan hingga kini lembaganya baru menerima usulan sebanyak 770 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari total kuota mendekati 1,3 juta formasi.

Bima Haria mengatakan belum tercapainya usulan kuota sesuai formasi yang disiapkan pusat itu, karena pemerintah daerah masih melihat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing.

"Jadi, usulan yang masuk belum mencapai 1 juta, baru hampir 800 ribu. Jadi, instansi banyak yang merelokasikan anggarannya ke masalah COVID-19," ujar Bima pada Rapat Koordinasi Kepegawaian Persiapan Seleksi CPNS dan PPPK di Makassar, Kamis.

Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki APBD hingga Rp77 triliun dan sebagiannya untuk bayar pegawai, namun karena datangnya pandemi hanya menyisakan sekitar Rp37 triliun. Adapun sebagian anggaran itu digunakan untuk penanganan COVID-19.

Untuk itu, meskipun pemerintah sudah membuka hingga hampir 1,3 juta formasi CPNS dan PPPK, namun usulan pemerintah daerah sampai saat ini belum memenuhi kuota yang tersedia.

Pembukaan formasi pegawai yang begitu besar oleh Kementerian PAN-RB itu menjadi sejarah tersendiri di Indonesia.

"Sebanyak 1,3 juta itu rekor Indonesia bukan rekor dunia. Biasanya itu, kita hanya menerima sebanyak 120 ribu, maksimal 200 ribu formasi," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan 9.493 kuota untuk formasi PPPK guru dan Kementerian PAN-RB telah menyetujui 8.371 kuota.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengusulkan formasi tenaga kesehatan untuk jalur CPNS sebanyak 112 formasi.

Pewarta: Abdul Kadir

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021