Senator Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Ahmad Nawardi meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa menolak beras impor masuk ke Jawa Timur.
“Sebab dikhawatirkan merugikan rakyat, khususnya petani. Ini karena akan merusak harga beras di Jatim, apalagi saat ini memasuki musim panen,” ujarnya di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, beras impor masuk menjadikan harga gabah dan beras semakin murah sehingga gubernur harus tegas menolak beras impor.
“Kalau lewat tidak masalah, misalnya mau masuk ke wilayah Indonesia Timur karena di sana kekurangan beras, silakan. Tetapi untuk masuk Jatim, gubernur harus melindungi agar tidak merusak harga,” ucapnya.
Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut berharap tidak ada bongkar muat beras impor di wilayah setempat.
“Seperti zamannya Pakde Karwo dulu saat tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim, akhirnya dialihkan pembongkarannya. Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," kata senator yang juga ketua HKTI Jatim tersebut.
Cak Nawardi, sapaan akrabnya, mengatakan situasi pandemi sudah membuat masayarakat terpuruk, jangan sampai kedatangan beras impor membuat petani semakin berat.
Untuk pengawasan, dirinya yakin satgas pangan di Jatim akan bekerja ekstra keras untuk menjaga masalah ini karena Jatim sebagai salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Indonesia sehingga tidak membutuhkan beras impor.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Jatim pada tahun 2020 mencapai 10,02 juta ton dengan total luas panen 1,76 juta hektare.
Ini meningkat dibanding tahun 2019 yang total produksinya 9,58 juta ton beras. Jika dikurangi dengan kebutuhan konsumsi beras maka Jatim masih mengalami surplus 1,50 juta ton beras di tahun 2020.
“Mengacu data BPS, Jatim ini tidak butuh beras impor. Baik di masa panen maupun masa tanam padi,” kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
“Sebab dikhawatirkan merugikan rakyat, khususnya petani. Ini karena akan merusak harga beras di Jatim, apalagi saat ini memasuki musim panen,” ujarnya di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, beras impor masuk menjadikan harga gabah dan beras semakin murah sehingga gubernur harus tegas menolak beras impor.
“Kalau lewat tidak masalah, misalnya mau masuk ke wilayah Indonesia Timur karena di sana kekurangan beras, silakan. Tetapi untuk masuk Jatim, gubernur harus melindungi agar tidak merusak harga,” ucapnya.
Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut berharap tidak ada bongkar muat beras impor di wilayah setempat.
“Seperti zamannya Pakde Karwo dulu saat tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim, akhirnya dialihkan pembongkarannya. Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," kata senator yang juga ketua HKTI Jatim tersebut.
Cak Nawardi, sapaan akrabnya, mengatakan situasi pandemi sudah membuat masayarakat terpuruk, jangan sampai kedatangan beras impor membuat petani semakin berat.
Untuk pengawasan, dirinya yakin satgas pangan di Jatim akan bekerja ekstra keras untuk menjaga masalah ini karena Jatim sebagai salah satu daerah dengan produksi beras terbesar di Indonesia sehingga tidak membutuhkan beras impor.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Jatim pada tahun 2020 mencapai 10,02 juta ton dengan total luas panen 1,76 juta hektare.
Ini meningkat dibanding tahun 2019 yang total produksinya 9,58 juta ton beras. Jika dikurangi dengan kebutuhan konsumsi beras maka Jatim masih mengalami surplus 1,50 juta ton beras di tahun 2020.
“Mengacu data BPS, Jatim ini tidak butuh beras impor. Baik di masa panen maupun masa tanam padi,” kata dia. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021