DPRD Jember, Jawa Timur, menyoroti puluhan ribu pelampung (life jacket) nelayan dari pengadaan Pemkab Jember Tahun Anggaran 2019 yang belum disalurkan dan tersimpan di aula Guru Joko Tole di kabupaten setempat hingga Maret 2021.
"Kami bersama Komisi B sudah melakukan inspeksi mendadak bersama Dinas Perikanan untuk melihat langsung sebanyak 39.405 pelampung yang mangkrak di gudang aula Guru Joko Tole," kata Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto di Jember, Kamis.
Sebelum melakukan inspeksi mendadak, lanjut dia, Komisi B dan C menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perikanan dan Bagian Pembangunan pada Rabu (17/3) untuk mengetahui secara detail pengadaan pelampung nelayan yang jumlahnya dinilai berlebihan dibandingkan jumlah nelayan yang ada.
"Kemungkinan puluhan ribu pelampung itu akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya karena tidak didistribusikan hingga akhir 2019, sehingga kami berharap persoalan itu jangan menjadi beban kepala daerah yang baru," tuturnya.
Untuk itu, Komisi C meminta Dinas Perikanan meminta saran dari aparat penegak hukum atau melakukan konsultasi kepada BPK untuk status barang tersebut dan memastikan puluhan ribu pelampung aman disimpan di sana.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono meminta Dinas Perikanan tidak mendistribusikan puluhan ribu pelampung tersebut kepada nelayan sebelum ada keterangan yang jelas dari tim perencanaan yang menyusun pengadaan tersebut.
"Jangan disalurkan dulu khawatir menyalahi ketentuan karena sampai saat ini penerima bantuan yang terdata untuk mendapatkan bantuan itu juga belum detail dan jelas," katanya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Tigo Dewanto membenarkan bahwa pengadaan pelampung dilakukan akhir 2018 dan baru diserah terimakan kepada Dinas Perikanan pada 2019, namun saat itu ia masih sebagai Kabid di OPD tersebut, sehingga tidak tahu banyak.
"Berdasarkan data, ada 55 ribu life jacket dengan dua jenis dengan rincian 22.000 unit dan 33.000 unit yang sudah berSNI. Setelah diterima Dinas Perikanan tidak segera disalurkan karena ada permintaan dari atasan (Bupati Faida) saat itu untuk membranding gambar bupati dan wabup," katanya.
Menurut dia, seluruh nelayan sudah mendapatkan pelampung sesuai dengan data jumlah kapal baik kecil, sedang, dan besar di beberapa kecamatan pesisir sebanyak 2.734 unit kapal dengan rincian masing-masing kapal besar mendapatkan 30 pelampung, kapal sedang 15 pelampung dan kapal kecil atau jukung empat pelampung.
"Yang sudah didistribusikan sebanyak 15.595 unit pelampung, sehingga sisanya 39.405 pelampung masih disimpan di gudang aula Guru Joko Tole. Kami masih akan menunggu arahan lebih lanjut untuk distribusi sisanya," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami bersama Komisi B sudah melakukan inspeksi mendadak bersama Dinas Perikanan untuk melihat langsung sebanyak 39.405 pelampung yang mangkrak di gudang aula Guru Joko Tole," kata Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto di Jember, Kamis.
Sebelum melakukan inspeksi mendadak, lanjut dia, Komisi B dan C menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perikanan dan Bagian Pembangunan pada Rabu (17/3) untuk mengetahui secara detail pengadaan pelampung nelayan yang jumlahnya dinilai berlebihan dibandingkan jumlah nelayan yang ada.
"Kemungkinan puluhan ribu pelampung itu akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya karena tidak didistribusikan hingga akhir 2019, sehingga kami berharap persoalan itu jangan menjadi beban kepala daerah yang baru," tuturnya.
Untuk itu, Komisi C meminta Dinas Perikanan meminta saran dari aparat penegak hukum atau melakukan konsultasi kepada BPK untuk status barang tersebut dan memastikan puluhan ribu pelampung aman disimpan di sana.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono meminta Dinas Perikanan tidak mendistribusikan puluhan ribu pelampung tersebut kepada nelayan sebelum ada keterangan yang jelas dari tim perencanaan yang menyusun pengadaan tersebut.
"Jangan disalurkan dulu khawatir menyalahi ketentuan karena sampai saat ini penerima bantuan yang terdata untuk mendapatkan bantuan itu juga belum detail dan jelas," katanya.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Tigo Dewanto membenarkan bahwa pengadaan pelampung dilakukan akhir 2018 dan baru diserah terimakan kepada Dinas Perikanan pada 2019, namun saat itu ia masih sebagai Kabid di OPD tersebut, sehingga tidak tahu banyak.
"Berdasarkan data, ada 55 ribu life jacket dengan dua jenis dengan rincian 22.000 unit dan 33.000 unit yang sudah berSNI. Setelah diterima Dinas Perikanan tidak segera disalurkan karena ada permintaan dari atasan (Bupati Faida) saat itu untuk membranding gambar bupati dan wabup," katanya.
Menurut dia, seluruh nelayan sudah mendapatkan pelampung sesuai dengan data jumlah kapal baik kecil, sedang, dan besar di beberapa kecamatan pesisir sebanyak 2.734 unit kapal dengan rincian masing-masing kapal besar mendapatkan 30 pelampung, kapal sedang 15 pelampung dan kapal kecil atau jukung empat pelampung.
"Yang sudah didistribusikan sebanyak 15.595 unit pelampung, sehingga sisanya 39.405 pelampung masih disimpan di gudang aula Guru Joko Tole. Kami masih akan menunggu arahan lebih lanjut untuk distribusi sisanya," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021