Pemerhati dan praktisi transportasi laut Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan uji coba dan audit semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
"Gunanya untuk memastikan apakah armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Selasa.
Ia menyarankan, uji coba dan audit dilakukan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI, YLKI, dan unsur-unsur independen lain.
BHS, sapaan akraabnya, menilai kapal-kapal ASDP sebenarnya tidak layak melayani dermaga eksekutif karena di bawah standar teknis yang seharusnya, baik dari sisi ukuran, kecepatan, maupun kenyamanan.
Data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang 80-an meter.
"Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter," ucap Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) itu.
Menurut dia, apabila kapalnya besar, jumlah kendaraan yang bisa ditampung lebih maksimal dan ada ruang gerak, lalu dari sisi kecepatan harus mampu melaju di atas 15 knot.
Dalam hal kenyamanan, kata dia, fasilitas kapal eksekutif juga harus lengkap, misalnya tersedia lift atau eskalator, panggung musik, reclining seat, tempat tidur lesehan, dan fasilitas VIP lainnya.
"Kalau terminalnya dilengkapi eskalator atau lift, kapalnya juga harus ada. Di kapal ekonomi saja semua fasilitas itu tersedia. Kapal-kapal eksekutif harusnya yang terbaik sebab publik membayar tiket lebih mahal," tutur legislator DPR RI periode 2014-2019 sekaligus eks-anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut.
BHS yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur tersebut yakin Presiden Jokowi akan marah jika mengetahui persoalan dermaga eksekutif itu.
"Presiden pasti mengharapkan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dari pembangunan dermaga khusus itu," kata politikus sekaligus Dewan Pakar Partai Gerindra itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Gunanya untuk memastikan apakah armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Selasa.
Ia menyarankan, uji coba dan audit dilakukan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI, YLKI, dan unsur-unsur independen lain.
BHS, sapaan akraabnya, menilai kapal-kapal ASDP sebenarnya tidak layak melayani dermaga eksekutif karena di bawah standar teknis yang seharusnya, baik dari sisi ukuran, kecepatan, maupun kenyamanan.
Data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang 80-an meter.
"Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter," ucap Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) itu.
Menurut dia, apabila kapalnya besar, jumlah kendaraan yang bisa ditampung lebih maksimal dan ada ruang gerak, lalu dari sisi kecepatan harus mampu melaju di atas 15 knot.
Dalam hal kenyamanan, kata dia, fasilitas kapal eksekutif juga harus lengkap, misalnya tersedia lift atau eskalator, panggung musik, reclining seat, tempat tidur lesehan, dan fasilitas VIP lainnya.
"Kalau terminalnya dilengkapi eskalator atau lift, kapalnya juga harus ada. Di kapal ekonomi saja semua fasilitas itu tersedia. Kapal-kapal eksekutif harusnya yang terbaik sebab publik membayar tiket lebih mahal," tutur legislator DPR RI periode 2014-2019 sekaligus eks-anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut.
BHS yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur tersebut yakin Presiden Jokowi akan marah jika mengetahui persoalan dermaga eksekutif itu.
"Presiden pasti mengharapkan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dari pembangunan dermaga khusus itu," kata politikus sekaligus Dewan Pakar Partai Gerindra itu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021