Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2026 Hendy Siswanto - M. Balya Firjaun Barlaman kemungkinan ditunda dari jadwal semula yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 17 Februari 2021.
"Kami sudah menghubungi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Bapak Jempin Marbun terkait jadwal pelantikan tersebut dan kemungkinan pelantikan Bupati-Wabup Jember terpilih ditunda," kata Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di Jember, Senin.
Menurutnya, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjalani gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi seperti Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, dan Kota Surabayaa, sedangkan semangat Menteri Dalam Negeri tetap ingin serentak, sehingga pelantikan kepala daerah terpilih pasti ditunda.
"Pelantikan masih harus menunggu putusan sela Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan putusan selanya akan dibacakan MK pada Senin dan Selasa (16/2) besok," tuturnya.
Kalau memang tiga daerah di Jawa Timur tersebut oleh MK diputuskan tidak bisa dilanjutkan gugatannya, maka akan ada pelantikan serentak, namun kalau ternyata lanjut gugatannya di MK maka akan dilantik belakangan.
Ia mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan menerbitkan surat keputusan pelaksana harian bupati yang akan dijabat sekretaris daerah (sekda) Jember sejak 18 Februari 2021 karena jabatan Bupati Faida dan Wabup A. Muqit Arief habis pada 17 Februari 2021.
"Di Jember ada dualisme sekda, sehingga saya juga bertanya sekda mana yang akan menjadi Plh. Bupati Jember dan jawabannya tentu sekda yang sah menurut gubernur," katanya.
Sementara Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto mengaku belum menerima undangan pelantikan sebagai Bupati Jember periode 2021-2024.
"Kemungkinan pelantikan akan ditunda karena hingga Senin ini saya belum mendapat undangan untuk mengadiri kegiatan pelantikan kepala daerah terpilih," tuturnya.
Informasi yang beredar, pelantikan kepala daerah terpilih di Jawa Timur dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari 2021 secara virtual di kabupaten/kota masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kami sudah menghubungi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Bapak Jempin Marbun terkait jadwal pelantikan tersebut dan kemungkinan pelantikan Bupati-Wabup Jember terpilih ditunda," kata Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi di Jember, Senin.
Menurutnya, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjalani gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi seperti Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, dan Kota Surabayaa, sedangkan semangat Menteri Dalam Negeri tetap ingin serentak, sehingga pelantikan kepala daerah terpilih pasti ditunda.
"Pelantikan masih harus menunggu putusan sela Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan putusan selanya akan dibacakan MK pada Senin dan Selasa (16/2) besok," tuturnya.
Kalau memang tiga daerah di Jawa Timur tersebut oleh MK diputuskan tidak bisa dilanjutkan gugatannya, maka akan ada pelantikan serentak, namun kalau ternyata lanjut gugatannya di MK maka akan dilantik belakangan.
Ia mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan menerbitkan surat keputusan pelaksana harian bupati yang akan dijabat sekretaris daerah (sekda) Jember sejak 18 Februari 2021 karena jabatan Bupati Faida dan Wabup A. Muqit Arief habis pada 17 Februari 2021.
"Di Jember ada dualisme sekda, sehingga saya juga bertanya sekda mana yang akan menjadi Plh. Bupati Jember dan jawabannya tentu sekda yang sah menurut gubernur," katanya.
Sementara Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto mengaku belum menerima undangan pelantikan sebagai Bupati Jember periode 2021-2024.
"Kemungkinan pelantikan akan ditunda karena hingga Senin ini saya belum mendapat undangan untuk mengadiri kegiatan pelantikan kepala daerah terpilih," tuturnya.
Informasi yang beredar, pelantikan kepala daerah terpilih di Jawa Timur dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari 2021 secara virtual di kabupaten/kota masing-masing.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021