Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi memastikan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahap pertama untuk periode tiga bulan pertama yakni Januari-Maret tahun ajaran 2020/2021 telah cair.
"Dana BPOPP tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah per tanggal 19 Januari 2021 lalu," kata Wahid di Surabaya, Kamis.
Tahun ini pencairan BPOPP dilakukan di awal triwulan pertama periode Januari-Maret dengan besaran anggaran Rp35.266.161.014 untuk 790 lembaga SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) negeri di Jatim.
"Untuk SMA/SMK dan PK-PLK swasta ini masih kami proses. Kalau nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak, tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan," ujar Wahid.
Lebih lanjut, Disdik Jatim juga telah menganggarkan dana sebesar Rp518.051.820.000 untuk 3.214 SMA/SMK dan PK-PLK swasta di Jatim.
Kendati begitu, anggaran tersebut akan disalurkan setelah proses dokumen lembaga yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar.
Kelengkapan tersebut meliputi pengajuan proposal, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas.
"Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan gubernur," kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu.
Dikatakan Wahid, pencairan BPOPP di awal triwulan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Disdik Jatim.
Sebab, jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan BPOPP di akhir triwulan justru mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.
"Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau tidak, ini kan kasihan. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan. Pencairan di awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara daring," tuturnya.
Wahid melanjutkan, untuk BPOPP di tahun ini APBD Jatim baru mengalokasikan anggaran untuk enam bulan. Kekurangannya akan diusulkan kembali di perubahan anggaran.
"Saya berharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19," ujarnya.
Dia juga berharap dengan pencairan BPOPP di awal triwulan bisa segera digunakan sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, terlebih di era pandemi COVID-19 ini.
"Sehingga proses pembelajaran tetap terus berjalan. Pihaknya juga meminta sekolah mengoptimalkan pemanfaatan untuk kegiatan yang sangat mendesak," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Dana BPOPP tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing sekolah per tanggal 19 Januari 2021 lalu," kata Wahid di Surabaya, Kamis.
Tahun ini pencairan BPOPP dilakukan di awal triwulan pertama periode Januari-Maret dengan besaran anggaran Rp35.266.161.014 untuk 790 lembaga SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) negeri di Jatim.
"Untuk SMA/SMK dan PK-PLK swasta ini masih kami proses. Kalau nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak, tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan," ujar Wahid.
Lebih lanjut, Disdik Jatim juga telah menganggarkan dana sebesar Rp518.051.820.000 untuk 3.214 SMA/SMK dan PK-PLK swasta di Jatim.
Kendati begitu, anggaran tersebut akan disalurkan setelah proses dokumen lembaga yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar.
Kelengkapan tersebut meliputi pengajuan proposal, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas.
"Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan gubernur," kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu.
Dikatakan Wahid, pencairan BPOPP di awal triwulan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Disdik Jatim.
Sebab, jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan BPOPP di akhir triwulan justru mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.
"Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau tidak, ini kan kasihan. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan. Pencairan di awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara daring," tuturnya.
Wahid melanjutkan, untuk BPOPP di tahun ini APBD Jatim baru mengalokasikan anggaran untuk enam bulan. Kekurangannya akan diusulkan kembali di perubahan anggaran.
"Saya berharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19," ujarnya.
Dia juga berharap dengan pencairan BPOPP di awal triwulan bisa segera digunakan sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, terlebih di era pandemi COVID-19 ini.
"Sehingga proses pembelajaran tetap terus berjalan. Pihaknya juga meminta sekolah mengoptimalkan pemanfaatan untuk kegiatan yang sangat mendesak," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021