Pengamat politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menyebut  97 persen warga Surabaya puas kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini perlu pendalaman.

Suko Widodo kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengaku heran dengan hasil survei terhadap kepuasan kinerja Wali Kota Risma yang dianggap mendekati sempurna. 

"Ini yang saya agak heran?. Segitunya ya? Agak mengherankan kepuasannya itu," ujarnya. 

Hasil survei SMRC yang dirilis pada Minggu (22/11) mencatat sebanyak 97 persen warga Surabaya puas terhadap kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sudah dua periode memimpin. 

Adapun dari 97 persen itu terbagi masing-masing 59 persen mengaku sangat puas dengan kinerja Tri Rismaharini, 38 persen cukup puas, 2 persen kurang puas, dan 1 persen tidak tahu atau tidak jawab. Bahkan, warga Surabaya yang merasa tidak puas sama sekali terhadap kinerja Tri Rismaharini nihil atau nol persen.

SMRC menilai tingkat kepuasan kinerja Risma tersebut bisa mendongkrak suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor 01 Eri Cahyadi dan Armuji yang diusung PDIP.

Menurut Suko, jika memang berada di angka tersebut, Risma sudah selevel dengan malaikat yang tak pernah salah. Padahal, survei kepuasan terhadap kinerja Risma yang dilakukan lembaga Surabaya Survey Center (SSC) di tahun 2019 ada di angka 78,4 persen. 

"Jika kepuasan tinggi itu memang masuk akal? Tapi apakah benar kepuasaannya segitu dan cara mengukur kepuasan seperti apa? Jadi banyak yang harus kita klarifikasi dan pendalaman," ujarnya. 

Sementara itu, menanggapi hasil survei SMRC, Direktur Media dan Komunikasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman, Imam Syafi'i, mengaku heran dengan parameter apa yang digunakan lembaga survei yang menyebut kepuasan warga Surabaya terhadap Tri Rismaharini mendekati sempurna. 

"Ini kami rasa tidak masuk akal, dalam beberapa studi yang dilakukan lembaga survei independen, maupun lembaga pemerintahan, ketidakpuasan kepada pelayanan pemkot Surabaya dan wali kota cukup tinggi," kata Imam. 

Imam lantas mengatakan hasil riset tata kelola ekonomi daerah yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menyebut bahwa Surabaya hanya ada diperingkat ke-27 nasional. Tiga besar dalam survei ini adalah Pontianak, Gorontalo, dan Semarang. Surabaya hanya mampu mendapatkan nilai 45 dari nilai maksimal 100. 

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020