Pimpinan DPRD Jawa Timur Anik Maslachah berharap program Lumbung Pangan Jatim (LPJ) diprioritaskan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, terlebih selama ini sudah terbukti sangat membantu masyarakat.
"Dengan begitu maka sistem ketahanan pangan di Jatim bisa berlangsung secara berkelanjutan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Politikus perempuan asal PKB itu berpendapat, LPJ memiliki amanah yang harus dilaksanakan, seperti penyerapan produk petani, termasuk produk sisa pengiriman ke industri agar harga produk tetap stabil.
"Program ini mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Indikatornya, lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada. Dengan begitu, masyarakat tidak panik," ucap Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Selama beroperasi, kata Anik, harga bahan pokok di Jatim tetap stabil dan kenaikan tidak terjadi pada Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha lalu.
Di sisi lain, para tengkulak nakal tidak berani melakukan aksi ambil untung karena dulu bisa memainkan harga dengan memborong produk tani, kemudian menimbunnya.
"Produk tersebut mulai didistribusikan saat barang mulai langka. Mereka ambil untung besar dari harga petani," ucapnya.
Sejatinya, program yang berlangsung sejak April 2020 dan berhasil menyabet juara invoasi daerah di masa pandemi COVID-19 itu berlangsung hingga pertengahan Juli 2020, namun Pemprov memperpanjang hingga akhir Desember mendatang.
Sementara itu, Ketua Pelaksana LPJ Mirza Muttaqien mengatakan arahan untuk menyerap produk petani sudah diterapkan dan sepakat bahwa rantai distribusi produk pertanian harus dipangkas.
"Dengan begitu selisih harga pasar tidak terlalu jauh. Konsumen juga bisa mendapat produk dengan harga terjangkau," tuturnya.
Berdasarkan catatan hingga 11 November 2020, sejak dibuka lalu total penjualan telah mencapai angka hampir Rp20,3 miliar, yang rinciannya via daring Rp9,5 miliar, dan di outlet di JX International mencapai Rp10,7 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dengan begitu maka sistem ketahanan pangan di Jatim bisa berlangsung secara berkelanjutan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Politikus perempuan asal PKB itu berpendapat, LPJ memiliki amanah yang harus dilaksanakan, seperti penyerapan produk petani, termasuk produk sisa pengiriman ke industri agar harga produk tetap stabil.
"Program ini mampu mengendalikan harga bahan pokok di pasar. Indikatornya, lumbung pangan memberi kepastian stok bahan pokok selalu ada. Dengan begitu, masyarakat tidak panik," ucap Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Selama beroperasi, kata Anik, harga bahan pokok di Jatim tetap stabil dan kenaikan tidak terjadi pada Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha lalu.
Di sisi lain, para tengkulak nakal tidak berani melakukan aksi ambil untung karena dulu bisa memainkan harga dengan memborong produk tani, kemudian menimbunnya.
"Produk tersebut mulai didistribusikan saat barang mulai langka. Mereka ambil untung besar dari harga petani," ucapnya.
Sejatinya, program yang berlangsung sejak April 2020 dan berhasil menyabet juara invoasi daerah di masa pandemi COVID-19 itu berlangsung hingga pertengahan Juli 2020, namun Pemprov memperpanjang hingga akhir Desember mendatang.
Sementara itu, Ketua Pelaksana LPJ Mirza Muttaqien mengatakan arahan untuk menyerap produk petani sudah diterapkan dan sepakat bahwa rantai distribusi produk pertanian harus dipangkas.
"Dengan begitu selisih harga pasar tidak terlalu jauh. Konsumen juga bisa mendapat produk dengan harga terjangkau," tuturnya.
Berdasarkan catatan hingga 11 November 2020, sejak dibuka lalu total penjualan telah mencapai angka hampir Rp20,3 miliar, yang rinciannya via daring Rp9,5 miliar, dan di outlet di JX International mencapai Rp10,7 miliar. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020