Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi setempat terus bisa transparan, akuntabel dan tersistem.
“Saya apresiasi Biro Pengadaan Barang Jasa Jatim yang telah komitmen melakukannya dan harus terus ditingkatkan,” ujar Khofifah di sela Rakornas Pengadaan Barang/Jasa yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Provinsi Jatim berkesempatan menerima penghargaan kategori Pusat Keunggulan Pengadaan yang diterima Gubernur Khofifah dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa didampingi Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.
Indikator penilaian yang ditetapkan meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga.
Indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia, kemudian tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 persen.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, termasuk secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.
“Hari ini tentu Alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting karena masih ada PR. Inovasi harus dilakukan lebih banyak lagi,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Menurut mantan Mensos itu, Biro Pengadaan Barang Jasa dibentuk khusus untuk menutup celah praktik korupsi dengan pendekatan teknologi informasi.
Ke depan, Gubernur Khofifah meminta Biro Pengadaan Barang Jasa melakukan pelatihan bagi sumber daya manusia biro di BPSDM Jatim, sebab kebutuhan pejabat fungsional cukup besar.
Khofifah menggarisbawahi pesan dari Presiden Jokowi dan menjadi catatan bersama, yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM, dan pengadaan barang/jasa Rp2,5 miliar ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro.
“Lalu di atas Rp2,5 miliar menyerap produk usaha kecil dan menengah. Nanti, dalam waktu dekat Kepala BPJ melakukan temu program dengan pelaku UMKM,” tutur Khofifah.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020