Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Situbondo Yogie Dwinanto menyatakan siap menyampaikan informasi mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial apabila ada permasalahan dalam penyaluran.
"Jika ada permasalahan terkait penyaluran bansos tunai di lapangan, kami minta langsung ke Satgas Pos. Kami akan bantu cek melalui sistem," katanya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Kantor Pos Situbondo yang ditunjuk sebagai penyalur bansos tunai kepada keluarga penerima manfaat, selama ini menjadi tumpuan kesalahan atas penyaluran BST yang ditengarai tidak tepat sasaran.
Ia menjelaskan kantor pos mempermudah penyaluran BST bagi warga yang tidak mempunyai KTP elektronik maupun kartu keluarga (KK) dengan menggunakan surat keterangan dari desa masing-masing.
"Kami meminta desa agar melakukan validasi terhadap warganya, ketika ada warga yang tidak memiliki KTP atau KK untuk mencairkannya cukup menggunakan surat keterangan desa," ucapnya.
Yogie mengaskan bahwa desa membuat keterangan untuk mencairkan BST milik warga yang tidak mempunyai KTP, bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyampaikan kepada penerima.
"Kami punya bukti setiap penerima bansos, kalau itu tidak diberikan atau tidak sampai kepada penerima, kami siap memberikan informasi identitas yang mencairkan," ucapnya.
Beberapa waktu lalu, sejumlah warga di Dusun Bandusa, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, yang tercatat sebagai penerima BST justru tidak menerimanya. Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem, bansos diterima oleh pria bernama Edy.
Akhirnya melalui aparat desa setempat, bantuan sosial tunai senilai total Rp3.000.000 juta diberikan kepada yang berhak menerima.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Jika ada permasalahan terkait penyaluran bansos tunai di lapangan, kami minta langsung ke Satgas Pos. Kami akan bantu cek melalui sistem," katanya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Kantor Pos Situbondo yang ditunjuk sebagai penyalur bansos tunai kepada keluarga penerima manfaat, selama ini menjadi tumpuan kesalahan atas penyaluran BST yang ditengarai tidak tepat sasaran.
Ia menjelaskan kantor pos mempermudah penyaluran BST bagi warga yang tidak mempunyai KTP elektronik maupun kartu keluarga (KK) dengan menggunakan surat keterangan dari desa masing-masing.
"Kami meminta desa agar melakukan validasi terhadap warganya, ketika ada warga yang tidak memiliki KTP atau KK untuk mencairkannya cukup menggunakan surat keterangan desa," ucapnya.
Yogie mengaskan bahwa desa membuat keterangan untuk mencairkan BST milik warga yang tidak mempunyai KTP, bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyampaikan kepada penerima.
"Kami punya bukti setiap penerima bansos, kalau itu tidak diberikan atau tidak sampai kepada penerima, kami siap memberikan informasi identitas yang mencairkan," ucapnya.
Beberapa waktu lalu, sejumlah warga di Dusun Bandusa, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, yang tercatat sebagai penerima BST justru tidak menerimanya. Setelah dilakukan pengecekan melalui sistem, bansos diterima oleh pria bernama Edy.
Akhirnya melalui aparat desa setempat, bantuan sosial tunai senilai total Rp3.000.000 juta diberikan kepada yang berhak menerima.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020