Bupati Abdullah Azwar Anas memotivasi pejabat penyusun program di lingkup Pemkab Banyuwangi agar bersemangat dan cepat beradaptasi dengan Sistem Perencanaan Informasi Daerah (SIPD) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.
SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kemendagri.
"Ini adalah sistem baru bagi kita, jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik, memang awalnya pasti sulit, apalagi sistem yang selama ini kami kembangkan yaitu Simral sudah kita pakai dalam 10 tahun terakhir ini. Namun semua harus cepat beradaptasi untuk kemajuan bersama," ujar Bupati Anas di Banyuwangi, Senin.
Menurut ia, Kemendagri menyusun SIPD ini untuk diterapkan oleh daerah. Untuk itu, ia meminta ASN daerah yang terkait bisa segera beradaptasi dan semangat dalam proses penyesuaian tersebut.
Sebelumnya, Banyuwangi menggunakan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) yang dikembangkan sejak tahun 2008. Melalui sistem ini, semua perencanaan mulai tingkat desa, hingga kabupaten, baik sistem penganggaran, penatalaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah terintegrasi dan berkesinambungan.
"Harapan kami, semoga dengan penerapan sistem baru SIPD ini akan semakin memudahkan daerah dalam semua proses pembangunan. Juga bisa membawa kemajuan bagi semua daerah di Indonesia," kata Ketua Asosiasi Kepada Daerah Indonesia (Apkasi) itu.
Ia menambahkan dengan SIPD pemerintah pusat bisa langsung memantau program pembangunan dan kondisi keuangan daerah, hingga pusat bisa langsung mengintervensi apabila ada daerah yamg mengalami defisit maupun hambatan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo mengatakan para penyusun program daerah telah menjalankan sejumlah tahap sosialisasi hingga pembelajaran langsung dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Sehingga Banyuwangi siap untuk melaksanakan perubahan sistem mulai tahun depan.
"Sejumlah kesulitan dan hambatan pasti ada, karena ini sistem yang benar-benar baru bagi kami. Namun karena sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan daerah, maka insyaallah proses adaptasinya bisa berlangsung dengan lebih cepat," ujarnya.
Sedangkan untuk melakukan pengintegrasian SIPD dengan sejumlah sistem informasi lainnnya yang ada di daerah diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan.
"Kami terus melakukan penyesuaian, karena sistem baru, maka kami juga terus melakukan penyesuaian dengan sistem yang lain," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kemendagri.
"Ini adalah sistem baru bagi kita, jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik, memang awalnya pasti sulit, apalagi sistem yang selama ini kami kembangkan yaitu Simral sudah kita pakai dalam 10 tahun terakhir ini. Namun semua harus cepat beradaptasi untuk kemajuan bersama," ujar Bupati Anas di Banyuwangi, Senin.
Menurut ia, Kemendagri menyusun SIPD ini untuk diterapkan oleh daerah. Untuk itu, ia meminta ASN daerah yang terkait bisa segera beradaptasi dan semangat dalam proses penyesuaian tersebut.
Sebelumnya, Banyuwangi menggunakan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral) yang dikembangkan sejak tahun 2008. Melalui sistem ini, semua perencanaan mulai tingkat desa, hingga kabupaten, baik sistem penganggaran, penatalaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah terintegrasi dan berkesinambungan.
"Harapan kami, semoga dengan penerapan sistem baru SIPD ini akan semakin memudahkan daerah dalam semua proses pembangunan. Juga bisa membawa kemajuan bagi semua daerah di Indonesia," kata Ketua Asosiasi Kepada Daerah Indonesia (Apkasi) itu.
Ia menambahkan dengan SIPD pemerintah pusat bisa langsung memantau program pembangunan dan kondisi keuangan daerah, hingga pusat bisa langsung mengintervensi apabila ada daerah yamg mengalami defisit maupun hambatan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo mengatakan para penyusun program daerah telah menjalankan sejumlah tahap sosialisasi hingga pembelajaran langsung dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Sehingga Banyuwangi siap untuk melaksanakan perubahan sistem mulai tahun depan.
"Sejumlah kesulitan dan hambatan pasti ada, karena ini sistem yang benar-benar baru bagi kami. Namun karena sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan daerah, maka insyaallah proses adaptasinya bisa berlangsung dengan lebih cepat," ujarnya.
Sedangkan untuk melakukan pengintegrasian SIPD dengan sejumlah sistem informasi lainnnya yang ada di daerah diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan.
"Kami terus melakukan penyesuaian, karena sistem baru, maka kami juga terus melakukan penyesuaian dengan sistem yang lain," tuturnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020