Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta Komite Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelidiki adanya dugaan ASN dan organisasi perangkat daerah di Pemkot Surabaya yang tidak netral di Pilkada 2020.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Jumat, meminta KASN turun ke Surabaya karena dugaan ketidaknetralan ASN mulai tampak. Bahkan, ASN sudah melanggar sumpah dan janji untuk berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Bawaslu juga proaktif, panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau tidak," ujarnya.
Toni, sapaannya, mengaku mendapat laporan dari masyarakat soal beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Cawali Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya.
"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi, dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," katanya.
Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN, mereka sudah tidak netral.
Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.
Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Ia menduga ada beberapa kepala OPD turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.
"Pemkot tidak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.
Politisi PKB ini menilai banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja, kata dia, masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk menyukseskan Eri-Armuji.
"Atas nama pemkot, tetapi hakikatnya itu membantu Cawali Eri Cahyadi, Bu Risma tidak netral," katanya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI.
Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai nonparlemen yakni Partai Perindo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Jumat, meminta KASN turun ke Surabaya karena dugaan ketidaknetralan ASN mulai tampak. Bahkan, ASN sudah melanggar sumpah dan janji untuk berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Bawaslu juga proaktif, panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau tidak," ujarnya.
Toni, sapaannya, mengaku mendapat laporan dari masyarakat soal beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Cawali Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya.
"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi, dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," katanya.
Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN, mereka sudah tidak netral.
Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.
Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Ia menduga ada beberapa kepala OPD turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.
"Pemkot tidak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.
Politisi PKB ini menilai banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja, kata dia, masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk menyukseskan Eri-Armuji.
"Atas nama pemkot, tetapi hakikatnya itu membantu Cawali Eri Cahyadi, Bu Risma tidak netral," katanya.
Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI.
Selain itu, mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai Nasdem serta didukung partai nonparlemen yakni Partai Perindo.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020