DPRD Pamekasan, Jawa Timur melakukan mediasi konflik antara pedagang sapi dan warga di Desa Polagan, Kecamatan Galis, yang terjadi belum lama ini hingga mengakibatkan pertengkaran kedua belah pihak.
"Kami telah berkoordinasi dengan para pihak dari lintas instansi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Polres Pamekasan," kata Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, Rabu, menanggapi upaya lembaga legislatif dalam meredam konflik pedagang sapi dengan warga di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.
Konflik pedagang dengan warga yang terjadi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, dipicu oleh pengaturan lalu lintas di tempat parkir kendaraan bermotor.
Banyak pedagang yang menurunkan sapi dagangan mereka di halaman rumah warga sehingga kotoran hewan itu mengotori halaman rumah.
Para pedagang tidak peduli dengan keluhan warga sekitar. Mereka berdalih sudah membayar uang retribusi kepada petugas sehingga apapun yang terjadi dengan warga sekitar adalah tanggung jawab petugas pasar.
"Padahal itu tidak ada kaitannya dengan retribusi, karena menyangkut kenyamanan warga sekitar," kata Kuswandi, warga setempat.
Ia menuturkan beberapa hari lalu nyaris terjadi "carok" atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam celurit, antara warga dan pedagang sapi, tetapi berhasil digagalkan petugas keamanan yang melintas di pasar sapi Desa Polagan, Kecamatan Galis itu.
"Makanya, kami perlu menyampaikan secara langsung ke lembaga legislatif beberapa hari lalu agar kasus itu menjadi perhatian," katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Pamekasan Kusairi membenarkan adanya konflik antara pedagang sapi dengan warga di Pasar Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.
"Memang benar, beberapa hari itu nyaris terjadi carok dan untung masih bisa dikendalikan," katanya.
Kasus itu terjadi karena pedagang sulit diatur sehingga warga yang tinggal di sekitar Pasar Keppo merasa dirugikan.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait agar konflik pedagang sapi dengan warga di sana bisa segera diatasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami telah berkoordinasi dengan para pihak dari lintas instansi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Polres Pamekasan," kata Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, Rabu, menanggapi upaya lembaga legislatif dalam meredam konflik pedagang sapi dengan warga di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.
Konflik pedagang dengan warga yang terjadi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, dipicu oleh pengaturan lalu lintas di tempat parkir kendaraan bermotor.
Banyak pedagang yang menurunkan sapi dagangan mereka di halaman rumah warga sehingga kotoran hewan itu mengotori halaman rumah.
Para pedagang tidak peduli dengan keluhan warga sekitar. Mereka berdalih sudah membayar uang retribusi kepada petugas sehingga apapun yang terjadi dengan warga sekitar adalah tanggung jawab petugas pasar.
"Padahal itu tidak ada kaitannya dengan retribusi, karena menyangkut kenyamanan warga sekitar," kata Kuswandi, warga setempat.
Ia menuturkan beberapa hari lalu nyaris terjadi "carok" atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam celurit, antara warga dan pedagang sapi, tetapi berhasil digagalkan petugas keamanan yang melintas di pasar sapi Desa Polagan, Kecamatan Galis itu.
"Makanya, kami perlu menyampaikan secara langsung ke lembaga legislatif beberapa hari lalu agar kasus itu menjadi perhatian," katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Pamekasan Kusairi membenarkan adanya konflik antara pedagang sapi dengan warga di Pasar Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.
"Memang benar, beberapa hari itu nyaris terjadi carok dan untung masih bisa dikendalikan," katanya.
Kasus itu terjadi karena pedagang sulit diatur sehingga warga yang tinggal di sekitar Pasar Keppo merasa dirugikan.
"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait agar konflik pedagang sapi dengan warga di sana bisa segera diatasi," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020