Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan Dewan Pengawas baru Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
Penetapan itu berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara Nomor SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara.
Dalam surat keputusan itu, Menteri BUMN memberhentikan dengan hormat Sutrimo sebagai Ketua Dewan Pengawas, Santoso, dan Deddy Hermawan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
Selanjutnya, Menteri BUMN mengangkat Widodo Muktiyo sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Menteri BUMN juga mengangkat Widiarsi Agustina, Mayong Suryo Laksono, dan Monang Sinaga sebagai Anggota Dewan Pengawas.
Widodo Muktiyo
Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Jakarta, Senin.
Widodo Muktiyo saat ini adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo.
Pria kelahiran Klaten, pada tanggal 27 Februari 1964 itu ditetapkan menjadi Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN Antara Nomor SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangakatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara.
Sebagai Ketua Dewan Pengawas Antara, Widodo didampingi tiga anggota dewas lainnya yaitu Widiarsi Agustina sebagai Anggota Dewan Pengawas, Mayong Suryo Laksono sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen, dan Monang Sinaga sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen.
Bagi Widodo, LKBN Antara bukanlah hal asing, mengingat rekam jejak beliau yang selalu bersentuhan dengan komunikasi.
Widodo meraih prestasi bidang akademik, sebagai Guru Besar di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo untuk bidang studi Ilmu Komunikasi. Ia juga alumnus Ilmu Komunikasi FISIP UGM, Fakultas Ekonomi UII dan Alumnus OATS di Osaka Jepang.
Mengawali karier sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2008. Dan menjadi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama pada tahun 2015.
Pada 1999, ia sempat merintis berdirinya Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS) di Solo. Dan tahun 2001 mendirikan Media Watch Surakarta (MWS).
Beberapa buku pernah ditulisnya, antara lain Pengantar Ilmu Komunikasi (1992), Ekonomi Pembangunan (1994) dan Bagaimana Cara Menjual dan Membangun Citra (2004).
Widodo, pemilik hobi berkebun ini juga dikenal sebagai sosok yang memberikan pencerahan, menginspirasi banyak orang, dan selalu membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Orkestrasi media pemerintah
Widodo yang menjabat Dirjen IKP sejak Juni 2019 ini sejak Septemer 2019 ini, pernah mengatakan bahwa pemerintah merancang untuk mengoptimalkan orkestrasi komunikasi pada tiga media milik pemerintah untuk mengedukasi publik.
"Pemerintah kita punya tiga instrumen besar yakni RRI, TVRI, dan LKBN ANTARA, ini yang saya kira harus kita optimalkan peran-peran untuk mengedukasi publik," ujar Widodo dalam seminar daring belum lama ini.
Menurut Widodo, orkestrasi komunikasi antara ketiga media tersebut sangat dibutuhkan pemerintah di masa pandemik COVID-19 seperti saat ini.
Diharapkan dengan orkestrasi komunikasi yang baik, ketiga media dapat memberikan informasi yang paling memiliki kredibilitas dan mampu dipercaya publik serta juga memberikan satu channeling kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita tahu bahwa kita ini mempunyai instrumen yang terpercaya, institusi yang kredibel," kata Widodo.
Dirjen IKP Kominfo itu menjelaskan bahwa kita saat ini berada di era tsunami informasi, dimana terdapat banyak sekali informasi di tengah digitalisasi yang berlangsung hari ini. Sehingga kebutuhan mengedukasi publik dengan benar adalah yang sangat dibutuhkan.
Baginya, terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi perhatian Widodo saat ini. Sebagai kantor berita negara, Antara sudah sejak lama menjadi humas bagi negara, termasuk menjadi BUMN bukanlah hal baru.
Dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, Antara dituntut berperan sebagai konsultan dan penyedia layanan terpadu komunikasi media (Integrated Media Communication Services).
Oleh sebab itu, ANTARA dan Kominfo harus bersatu dan bersinergi. Dengan sinergi, peran Antara akan semakin kokoh dan dikenal oleh negara dan masyarakat Indonesia.
Mayong Suryo Laksono
Mayong Suryo Laksono, resmi ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) Independen LKBN ANTARA bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Profesor Dr Widodo Muktiyo yang didapuk jadi Ketua Dewas LKBN ANTARA.
Mayong Suryo Laksono yang merupakan suami dari politisi dan aktris senior Nurul Arifin tersebut melihat tantangan ANTARA sebagai sebuah kantor berita saat ini cukup besar. Terlebih lagi, persoalan informasi, komunikasi dan juga teknologi, yang menurut dia, dewasa ini begitu mudah diakses dengan terbukanya arus informasi. Sementara, ANTARA memiliki visi dan misi yang memang harus menjaga dan mempertahankan kenegaraan.
"Idealnya adalah ANTARA menjadi pusat informasi segala hal mengenai negara ini, tidak hanya pemerintah, hampir segala aspek tentang negara ini, karena Antara memiliki jaringan ke semua wilayah Republik, bahkan kerjasama dengan kantor berita asing dan juga memiliki jaringan di luar negeri," ujar Mayong kepada ANTARA, Senin.
Mayong lahir pada 8 Juni 1961, memiliki latar belakang pendidikan Filsafat Universitas Gadjah Mada.
"Jadi, ANTARA memang memiliki kekuatan besar, dan itu seharusnya memang bisa didayagunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya," kata Mayong menambahkan.
Mengikuti sejumlah pelatihan jurnalistik dan kehumasan di beberapa lembaga, Mayong mengawali karir jurnalistik di Tabloid Monitor pada 1986. Lima tahun kemudian, Mayong menjadi wartawan Majalah Intisari.
Dalam berkarir di media milik Kompas itu, bapak dua anak tersebut juga menjalani banyak penugasan di Kelompok Kompas Gramedia, antara lain menjadi Pemimpin Redaksi Tabloid Citra (2002-2004), menulis sejumlah buku dan terlibat dalam tim penulisan buku-buku terbitan Gramedia.
Dalam dunia jurnalistik televisi, Mayong pernah menjadi produser berita "Fokus" Indonesia pada 1996-1997.
Selain karir jurnalistik, Mayong juga memiliki pengalaman dalam bidang penyiaran dengan menjadi pembawa acara di sejumlah stasiun televisi, salah satunya "Cinema Cinema," tayang di RCTI pada 1994-2004, yang membuahkan empat piala Panasonic Awards.
Mayong mengakhiri jabatan redaktur Majalah Intisari pada 2014. Tahun berikutnya, Mayong memimpin majalah gaya hidup Motorride, yang kemudian dilepasnya setelah menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) periode 2016-2019.
Widiarsi Agustina
Widiarsi Agustina, atau akrab disapa Niniel telah malang melintang di dunia jurnalistik, khususnya media cetak dan digital dengan pengalamannya selama kurang lebih 24 tahun berkecimpung di media.
Ketertarikannya terhadap dunia jurnalistik itu agaknya linier dengan kuliahnya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1988-1995) yang mengantarkannya meraih gelar sarjana komunikasi massa.
Berbagai media pernah dijajalnya, mulai Harian Berita Yudha di Jakarta pada Desember 1995-September 1996 dengan bidang peliputan masalah-masalah, politik, militer dan hukum.
Pada medio September 1996 hingga Februari 1997, Niniel pindah ke Harian Media Indonesia, masih berkutat dengan persoalan yang hampir sama, yakni isu politik dan militer, plus ekonomi.
Kurang dari setahun menjadi jurnalis di Harian Media Indonesia, mulai Maret 1997 Niniel pindah haluan ke majalah mingguan bernama Forum Keadilan, masih di Jakarta.
Di Majalah Forum Keadilan, Niniel tetap menjalankan tugas mewawancarai, melaporkan, dan menulis berita, ditambah meneliti dan membantu wartawan-wartawan senior melakukan laporan investigasi.
Kariernya sebagai jurnalis di Majalah Forum Keadilan dijalaninya hampir dua tahun, hingga Desember 1999.
Pada rentang Januari-November 2000, Niniel sempat menjadi editor di portal berita Astaga.com, sebelum akhirnya berlabuh selama 18 tahun berkarier di Tempo Inti Media yang menaungi harian dan majalah Tempo, televisi, serta "online".
Kariernya di Tempo diawali dari Asisten Editor Harian Koran Tempo, yang fokus menangani berita-berita bidang politik, ekonomi, dan metropolitan. Posisi editor junior ini dilakoninya kurang lebih tiga tahun, yakni 2000-2003.
Pada 2003, Niniel menjadi Asisten Editor Politik dan Investigasi di Majalah Tempo. Tugasnya, melakukan pelaporan, penulisan, dan pengeditan yang bertanggung jawab untuk kolom wawancara di Tempo setiap minggu yang dilakoni hingga 2007.
Pada 2004-2005, Niniel sempat menjadi bagian dari tim Tempo yang bertugas melakukan investigasi untuk pemberitaan mingguan.
Niniel juga pernah menjadi Kepala Biro Tempo untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membawahi empat provinsi, termasuk Banten selama dua tahun, yakni 2008-2010,
Pada 2010-2012, Niniel menjadi bagian dari editor Tempo di Tempo.co, yang ketika itu sedang melakukan penyesuaian portal baru, dari TempoInteraktif.com ke Tempo.co.
Kemudian, mulai Juni 2012 hingga Juli 2017, Niniel menjadi redaktur pelaksana Majalah Tempo yang bertugas membantu pemimpin redaksi dalam merencanakan tema dan arah peliputan setiap minggunya untuk majalah.
Setelah itu, Niniel diangkat sebagai Deputi Kepala Superdesk Tempo yang menjadi inti ruang pemberitaan Tempo, dengan tanggung jawab yang lebih kompleks, bukan sekadar pemberitaan.
Bahkan, dengan jabatan yang diembannya pada medio Juli 2017 - Mei 2018 itu, Niniel bertanggung jawab terhadap semua wartawan dan kontributor, terutama memastikan transisi ke platform digital berlangsung lancar dalam budaya produksi dan alur kerja.
Dengan latar belakangnya dan pengalamannya di bidang jurnalistik, Niniel kemudian ditarik ke Istana, dan dipercaya menjadi Kepala Tim Newsroom di Kantor Sekretariat Presiden (KSP) pada Mei 2018 hingga Oktober 2019.
Tugasnya, memimpin tim untuk menganalisis, merencanakan, dan mengevaluasi, serta strategi komunikasi yang akan dilakukan digunakan oleh KSP, termasuk pengaturan agenda, penyebaran narasi program pemerintah dan prestasi kepada publik.
Masih di KSP, sejak Oktober 2019, Niniel yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik kembali dipercaya menjadi Penasihat Senior.
Selain itu, Niniel juga tercatat sebagai penulis buku "Massa misterius Malari: Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde Baru", dan terlibat pula dalam penulisan dan penyuntingan berbagai buku.
Kini, jebolan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu dipercaya masuk dalam jajaran Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA.
Monang Sinaga
Monang Sinaga diangkat sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) Independen LKBN ANTARA bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Profesor Dr Widodo Muktiyo yang ditunjuk sebagai Ketua Dewas LKBN ANTARA oleh Menteri BUMN Erick Thohir
Monang Sinaga lahir pada 3 Maret 1972. Pria asal Pematang Siantar itu menyelesaikan pendidikan S1 Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, 1997. Monang diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Independen Perum LKBN ANTARA.
Monang berharap ANTARA dapat menjadi referensi utama media-media di Indonesia.
"Harapannya ANTARA menjadi referensi utama media-media tidak hanya Indonesia tetapi juga internasional, yang melanggan Antara. Selain reliable, juga memenuhi unsur kecepatan dan akurat," ujar Monang kepada ANTARA, Senin.
Monang memulai karirnya sebagai jurnalis pada tahun 2000, ketika media online mulai menjamur. Ketertarikannya terhadap dunia jurnalistik telah dimulai sejak berada di bangku Sekolah Menengah Atas. Saat itu dia telah mulai mengirimkan tulisan dan dimuat oleh media Ibukota.
Selain menulis, Ayah dari dua putra itu juga memiliki hobi memotret. Karya fotonya juga dimuat di sejumlah media. Sebelum sepenuhnya fokus pada karir jurnalistiknya, Monang sempat bekerja di Departemen Pekerjaan Umum (saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), bagian kehumasan untuk menulis buletin internal.
Pria yang memiliki kegemaran bermain bola dan bermain bulu tangkis itu kemudian bergabung dengan Kantor Berita Kyodo di Indonesia pada 2001.
Selama 16 tahun berkarir sebagai jurnalis Kantor Berita Kyodo, Monang banyak melakukan peliputan seputar politik. Dia juga aktif dalam wadah wartawan DPR, dan sering kali menjadi moderator diskusi politik yang digelar DPR.
Dalam perjalanannya sebagai wartawan DPR itu, pada 2014, Monang merilis buku "Tim Sembilan membongkar skandal Century" pada 2014, berangkat dari ketertarikannya terhadap para inisiator dan perjalanan panitia khusus dalam menyelidiki kasus Bank Century. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020