Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melakukan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Kediri yang dilakukan secara daring di tengah pandemik COVID-19.
"Hari ini pelantikan terlaksana dengan lancar. Ada 87 titik di Kabupaten Kediri dan alhamdulillah tadi kami memakai metode daring, karena tidak memungkinkan jadi satu," kata Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi di Kediri, Senin.
Ia mengatakan pelantikan memang sengaja dilakukan secara daring, mengingat saat ini masih terjadi pandemik COVID-19. Pelantikan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID1-19, sesuai dengan anjuran dari KPU RI, yang menyebut bahwa ada beberapa alternatif pelantikan PPS salah satunya secara daring.
PPS yang dilantik adalah dari 334 desa. Setiap desa ada tiga orang sehingga totalnya ada 1.032 orang PPS yang tersebar di 26 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri. Ada 87 titik di balai desa sebagai lokasi pelantikan bagi PPS.
Selain itu, KPU Kabupaten Kediri juga sekaligus melakukan pelantikan PAW PPS. Ada tujuh orang yang dilantik setelah petugas sebelumnya mundur. Beberapa alasannya karena faktor kesehatan maupun sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
Ninik juga mengatakan saat ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga sudah aktif kembali setelah sebelumnya dinonaktifkan untuk membantu persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Di Pilkada ini juga berbeda dengan sebelumnya, karena masih terjadi di tengah pandemik COVID-19.
Untuk itu, di Pilkada nantinya akan menerapkan prosedur kesehatan yang sudah ditentukan seperti mengenakan masker serta terdapat penyanitasi tangan (hand sanitizer).
"Saat Pilkada yang akan dilakukan 9 Desember memakai standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Pastinya untuk aturan ada masker, hand sanitizer. Jadi, dari badan ad hoc harus memakai alat pelindung diri," kata dia.
Ia juga menambahkan untuk sosialisasi terkait dengan persiapan Pilkada dengan badan ad hoc, sosialisasi akan dilakukan baik lewat daring maupun tatap muka. Hal ini dilakukan karena di beberapa daerah sinyal telepon ada yang sulit, sehingga tidak memungkinkan sosialisasi daring.
Kendati sosialisasi juga bisa dilakukan lewat tatap muka, jumlah peserta juga dibatasi antara 20-30 orang peserta. Namun, untuk kampanye akbar hingga kini KPU Kabupaten Kediri masih menunggu petunjuk dari KPU RI, sebab saat kampanye akbar berpotensi mendatangkan banyak massa.
Proses pelantikan dilakukan di gedung KPU Kabupaten Kediri, yang diikuti secara langsung oleh empat orang PPS sebagai perwakilan yang kemudian diikuti oleh peserta lain secara daring. Kendati dilakukan daring, tidak mengurangi kekhidmatan acara. Hadir pula Forkopimda Kabupaten Kediri dan sejumlah tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Hari ini pelantikan terlaksana dengan lancar. Ada 87 titik di Kabupaten Kediri dan alhamdulillah tadi kami memakai metode daring, karena tidak memungkinkan jadi satu," kata Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi di Kediri, Senin.
Ia mengatakan pelantikan memang sengaja dilakukan secara daring, mengingat saat ini masih terjadi pandemik COVID-19. Pelantikan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID1-19, sesuai dengan anjuran dari KPU RI, yang menyebut bahwa ada beberapa alternatif pelantikan PPS salah satunya secara daring.
PPS yang dilantik adalah dari 334 desa. Setiap desa ada tiga orang sehingga totalnya ada 1.032 orang PPS yang tersebar di 26 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri. Ada 87 titik di balai desa sebagai lokasi pelantikan bagi PPS.
Selain itu, KPU Kabupaten Kediri juga sekaligus melakukan pelantikan PAW PPS. Ada tujuh orang yang dilantik setelah petugas sebelumnya mundur. Beberapa alasannya karena faktor kesehatan maupun sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
Ninik juga mengatakan saat ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga sudah aktif kembali setelah sebelumnya dinonaktifkan untuk membantu persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Di Pilkada ini juga berbeda dengan sebelumnya, karena masih terjadi di tengah pandemik COVID-19.
Untuk itu, di Pilkada nantinya akan menerapkan prosedur kesehatan yang sudah ditentukan seperti mengenakan masker serta terdapat penyanitasi tangan (hand sanitizer).
"Saat Pilkada yang akan dilakukan 9 Desember memakai standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Pastinya untuk aturan ada masker, hand sanitizer. Jadi, dari badan ad hoc harus memakai alat pelindung diri," kata dia.
Ia juga menambahkan untuk sosialisasi terkait dengan persiapan Pilkada dengan badan ad hoc, sosialisasi akan dilakukan baik lewat daring maupun tatap muka. Hal ini dilakukan karena di beberapa daerah sinyal telepon ada yang sulit, sehingga tidak memungkinkan sosialisasi daring.
Kendati sosialisasi juga bisa dilakukan lewat tatap muka, jumlah peserta juga dibatasi antara 20-30 orang peserta. Namun, untuk kampanye akbar hingga kini KPU Kabupaten Kediri masih menunggu petunjuk dari KPU RI, sebab saat kampanye akbar berpotensi mendatangkan banyak massa.
Proses pelantikan dilakukan di gedung KPU Kabupaten Kediri, yang diikuti secara langsung oleh empat orang PPS sebagai perwakilan yang kemudian diikuti oleh peserta lain secara daring. Kendati dilakukan daring, tidak mengurangi kekhidmatan acara. Hadir pula Forkopimda Kabupaten Kediri dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020