Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Abdullah Azwar Anas mengusulkan kepada KPU dan pemerintah pusat agar penyediaan alat pelindung diri dan berbagai produk penunjang protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020 dengan melibatkan UMKM lokal.
Hal ini disampaikan Azwar Anas, saat mengikuti rapat koordinasi Pilkada serentak secara virtual bersama Menkopolhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan sejumlah komisioner KPU, dan Ketua DKPP Prof. Muhammad.
"Di daerah sudah banyak UMKM yang terbukti bisa memproduksi APD, pelindung wajah, tempat air dengan manufaktur skala kecil di bengkel-bengkel daerah, hand sanitizer berbahan baku tanaman lokal dan sejenisnya," katanya Azwar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Melibatkan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Pilkada 2020 serentak, lanjut dia, karena bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal yang terpukul karena pandemi COVID-19.
Kata Anas, pemerintah pusat telah mengeluarkan panduan pilkada, termasuk protokol kesehatannya. Baik petugas KPPS maupun pemilih harus dipastikan sama-sama terlindung dari potensi penularan COVID-19.
"Dalam panduan disebutkan, salah satunya petugas menggunakan APD, masker, pelindung wajah, sarung tangan. Demikian juga pemilih harus melalui pengecekan suhu, memakai masker dan disediakan sarung tangan plastik sekali pakai," paparnya.
Oleh karena itu, Bupati Banyuwangi itu mengusulkan agar daerah diberikan keleluasaan untuk memenuhi perlengkapan APD tersebut agar bisa dengan melibatkan UMKM lokal.
"Seperti masker, baju hazmat dan pelindung wajah, sebagian besar daerah sudah mampu memproduksi. Tentunya ini akan bisa ikut menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Jumlah panitia pemilu di daerah sendiri mencapai ribuan, tentu ini akan sangat berarti bagi UMKM," ucapnya.
Selain untuk menggerakkan perekonomian lokal, menurut Azwar Anas, usulan untuk membeli APD di daerah juga untuk menghemat anggaran. Karena, semua derah di Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang berat akibat menghadapi pandemi corona.
"Kalau bisa dipenuhi sendiri oleh daerah, harapannya akan lebih efisien dan murah, di samping bermanfaat besar bagi UMKM lokal," tuturnya.
Guna menyiasati keterbatas anggaran, Azwar Anas juga mengusulkan agar daerah juga bisa menggunakan aset daerah untuk menunjang pelaksanaan pilkada.
"Kementerian Dalam Negeri juga membolehkan, misalnya panitia pilkada meminjam thermal gun milik pihak lain. Ini bisa irit," katanya.
Selain itu, Azwar Anas juga menyampaikan usulan agar tahapan sosialisasi maupun kampanye kandidat menjadi ajang sosialisasi konsep normal baru kepada publik.
"Baik KPU dan seluruh peserta pilkada wajib berbicara SOP protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Bagaimana konsep normal baru wajib dijalankan. Jadi, sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. Sosialisasi pemilu, sosialisasi program kandidat dan sosialisasi era normal baru," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Hal ini disampaikan Azwar Anas, saat mengikuti rapat koordinasi Pilkada serentak secara virtual bersama Menkopolhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan sejumlah komisioner KPU, dan Ketua DKPP Prof. Muhammad.
"Di daerah sudah banyak UMKM yang terbukti bisa memproduksi APD, pelindung wajah, tempat air dengan manufaktur skala kecil di bengkel-bengkel daerah, hand sanitizer berbahan baku tanaman lokal dan sejenisnya," katanya Azwar Anas di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Melibatkan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Pilkada 2020 serentak, lanjut dia, karena bisa menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal yang terpukul karena pandemi COVID-19.
Kata Anas, pemerintah pusat telah mengeluarkan panduan pilkada, termasuk protokol kesehatannya. Baik petugas KPPS maupun pemilih harus dipastikan sama-sama terlindung dari potensi penularan COVID-19.
"Dalam panduan disebutkan, salah satunya petugas menggunakan APD, masker, pelindung wajah, sarung tangan. Demikian juga pemilih harus melalui pengecekan suhu, memakai masker dan disediakan sarung tangan plastik sekali pakai," paparnya.
Oleh karena itu, Bupati Banyuwangi itu mengusulkan agar daerah diberikan keleluasaan untuk memenuhi perlengkapan APD tersebut agar bisa dengan melibatkan UMKM lokal.
"Seperti masker, baju hazmat dan pelindung wajah, sebagian besar daerah sudah mampu memproduksi. Tentunya ini akan bisa ikut menggerakkan perekonomian di daerah-daerah. Jumlah panitia pemilu di daerah sendiri mencapai ribuan, tentu ini akan sangat berarti bagi UMKM," ucapnya.
Selain untuk menggerakkan perekonomian lokal, menurut Azwar Anas, usulan untuk membeli APD di daerah juga untuk menghemat anggaran. Karena, semua derah di Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang berat akibat menghadapi pandemi corona.
"Kalau bisa dipenuhi sendiri oleh daerah, harapannya akan lebih efisien dan murah, di samping bermanfaat besar bagi UMKM lokal," tuturnya.
Guna menyiasati keterbatas anggaran, Azwar Anas juga mengusulkan agar daerah juga bisa menggunakan aset daerah untuk menunjang pelaksanaan pilkada.
"Kementerian Dalam Negeri juga membolehkan, misalnya panitia pilkada meminjam thermal gun milik pihak lain. Ini bisa irit," katanya.
Selain itu, Azwar Anas juga menyampaikan usulan agar tahapan sosialisasi maupun kampanye kandidat menjadi ajang sosialisasi konsep normal baru kepada publik.
"Baik KPU dan seluruh peserta pilkada wajib berbicara SOP protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Bagaimana konsep normal baru wajib dijalankan. Jadi, sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. Sosialisasi pemilu, sosialisasi program kandidat dan sosialisasi era normal baru," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020