Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berjanji akan membawa persoalan ketidakharmonisan hubungan antara DPRD dengan Bupati Jember Faida kepada Presiden Joko Widodo.
"Tugas DPD menyerap aspirasi masyarakat dan kebetulan saya berada di Jember sehingga saya ingin tahu tentang situasi di Jember, karena saya mendengar adanya ketidakharmonisan antara bupati dengan anggota dewan," kata La Nyalla usai bertemu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember, Kamis.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak sehat jika situasi ketidaharmonisan DPRD dengan Bupati Jember terus berlarut-larut, terutama di tengah penanganan pandemi COVID-19 karena yang rugi pasti rakyat.
"Apalagi sampai jadi kegaduhan karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut, padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar penanganan COVID-19, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tepat sasaran," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, sebagai Ketua DPD RI akan melaporkan kondisi di Jember kepada Presiden Joko Widodo karena kondisi seperti itu tidak bisa diteruskan dan tidak boleh ada penguasa yang semena-mena.
"Apalagi mengabaikan DPRD Kabupaten Jember karena dewan merupakan partner dari bupati. Selama ini kebijakan Pemkab Jember tanpa melibatkan anggota dewan," katanya.
Ketidakharmonisan DPRD Kabupaten Jember dengan Bupati Jember Faida juga sudah diketahui oleh pemerintah pusat, bahkan Kemendagri sudah menyampaikan tentang hal itu kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.
Ia berharap Presiden menurunkan tim untuk menindaklanjuti situasi di Jember. "Laporan kepada Presiden Joko Widodo merupakan tindakan tertinggi untuk menyelesaikan persoalan di Jember," ujarnya.
Usai bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Jember, La Nyalla menerima dokumen hasil Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember dan akan mempelajari hal tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember Faida yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan.
"Dalam penyaluran bantuan, Bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. DPRD Kabupaten Jember tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan seperti penanganan COVID-19," katanya.
Sementara itu, La Nyala juga hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang juga Rektor IAIN Jember Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema "Roadmap dan Masa Depan PTKIN" yang digelar secara virtual pada Rabu (3/6) malam.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Tugas DPD menyerap aspirasi masyarakat dan kebetulan saya berada di Jember sehingga saya ingin tahu tentang situasi di Jember, karena saya mendengar adanya ketidakharmonisan antara bupati dengan anggota dewan," kata La Nyalla usai bertemu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember, Kamis.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak sehat jika situasi ketidaharmonisan DPRD dengan Bupati Jember terus berlarut-larut, terutama di tengah penanganan pandemi COVID-19 karena yang rugi pasti rakyat.
"Apalagi sampai jadi kegaduhan karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut, padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar penanganan COVID-19, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tepat sasaran," tuturnya.
Untuk itu, lanjut dia, sebagai Ketua DPD RI akan melaporkan kondisi di Jember kepada Presiden Joko Widodo karena kondisi seperti itu tidak bisa diteruskan dan tidak boleh ada penguasa yang semena-mena.
"Apalagi mengabaikan DPRD Kabupaten Jember karena dewan merupakan partner dari bupati. Selama ini kebijakan Pemkab Jember tanpa melibatkan anggota dewan," katanya.
Ketidakharmonisan DPRD Kabupaten Jember dengan Bupati Jember Faida juga sudah diketahui oleh pemerintah pusat, bahkan Kemendagri sudah menyampaikan tentang hal itu kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.
Ia berharap Presiden menurunkan tim untuk menindaklanjuti situasi di Jember. "Laporan kepada Presiden Joko Widodo merupakan tindakan tertinggi untuk menyelesaikan persoalan di Jember," ujarnya.
Usai bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Jember, La Nyalla menerima dokumen hasil Panitia Angket DPRD Kabupaten Jember dan akan mempelajari hal tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati Jember Faida yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan.
"Dalam penyaluran bantuan, Bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. DPRD Kabupaten Jember tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan seperti penanganan COVID-19," katanya.
Sementara itu, La Nyala juga hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai (Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang juga Rektor IAIN Jember Babun Suharto serta perwakilan dari sembilan IAIN di Indonesia dengan tema "Roadmap dan Masa Depan PTKIN" yang digelar secara virtual pada Rabu (3/6) malam.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020