Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengunjungi sejumlah kantor desa dan kecamatan guna mengecek kesiapan pelayanan publik di era normal baru (new normal) ke depan.
Kantor desa dan kecamatan yang dikunjungi Azwar Anas, di antaranya kantor Desa Genteng Wetan (Kecamatan Genteng), Desa Tegalarum (Kecamatan Sempu), Desa Gumirih (Kecamatan Singojuruh), dan Desa Macan Putih (Kecamatan Kabat).
Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut juga mengecek kantor Kecamatan Sempu dan Kecamatan Singojuruh.
"Pelayanan publik tidak boleh seterusnya berhenti. Memang sebagian bisa, tapi sebagian tetap butuh kehadiran fisik. Secara bertahap kami harus menyiapkan pelayanan publik menyambut era normal baru ke depan yang tahapannya menunggu komando pemerintah pusat," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke setiap kantor desa dan kecamatan, Azwar Anas memerhatikan kesiapan masing-masing unit pelayanan publik tersebut untuk menyambut era normal baru ke depan.
Bupati Anas juga berdiskusi dengan kepala desa dan camat beserta staf setempat, terkait dengan ketersediaan sejumlah alat penunjang kesehatan yang harus ada di setiap unit pelayanan publik.
"Misalnya cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan disinfektan, kemarin Pemkab Banyuwangi sudah membagikan ribuan liter ke desa dan kecamatan, dan akan ada pembagian tahap dua. Itu untuk menunjang kesiapan normal baru pelayanan publik di kantor desa dan kecamatan," ucapnya.
Untuk menyiapkan era normal baru pelayanan publik, Bupati Anas juga mengajak desa/kelurahan dan kecamatan untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti memproduksi alat pelindung wajah (face shield) yang akan digunakan oleh para petugas. Selain itu, UMKM bisa dilibatkan untuk menyediakan jamu atau minuman rempah yang bisa dikonsumsi setiap warga yang mengurus dokumen ke tempat pelayanan publik.
"Untuk hand sanitizer ke depan, bisa menggandeng SMK untuk produksi dengan bahan tanaman lokal, sehingga lebih murah dari produksi pabrik sekaligus bisa memberdayakan usaha-usaha rumahan yang didampingi SMK dan Dinas Kesehatan atau puskesmas. Ayo berlomba dalam inovasi," kata Bupati Anas menyemangati jajaran desa dan kecamatan.
Ia menegaskan bahwa normal baru dalam pelayanan publik menempatkan kebersihan dan kesehatan sebagai standar utama.
"Normal baru bukan pelonggaran, bukan kita kembali ke era sebelum COVID-19, karena itu jelas tidak mungkin. Normal baru adalah membangun gaya hidup baru yang mengutamakan standar kesehatan untuk menunjang produktivitas, termasuk produktivitas bidang pelayanan publik," tuturnya.
Ia mencontohkan, prosedur normal baru pelayanan publik, seperti ruang pelayanan harus didisinfeksi selesai jam kantor, dan petugas pelayanan diwajibkan membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum pulang. Kelengkapan alat penunjang juga wajib dipastikan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi layak, masker, hingga pelindung diri bagi petugas.
"Intinya, kinerja petugas pelayanan publik tetap prima, tapi sekaligus protokol kesehatan diterapkan agar semuanya terhindar dari penyakit," (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Kantor desa dan kecamatan yang dikunjungi Azwar Anas, di antaranya kantor Desa Genteng Wetan (Kecamatan Genteng), Desa Tegalarum (Kecamatan Sempu), Desa Gumirih (Kecamatan Singojuruh), dan Desa Macan Putih (Kecamatan Kabat).
Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut juga mengecek kantor Kecamatan Sempu dan Kecamatan Singojuruh.
"Pelayanan publik tidak boleh seterusnya berhenti. Memang sebagian bisa, tapi sebagian tetap butuh kehadiran fisik. Secara bertahap kami harus menyiapkan pelayanan publik menyambut era normal baru ke depan yang tahapannya menunggu komando pemerintah pusat," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke setiap kantor desa dan kecamatan, Azwar Anas memerhatikan kesiapan masing-masing unit pelayanan publik tersebut untuk menyambut era normal baru ke depan.
Bupati Anas juga berdiskusi dengan kepala desa dan camat beserta staf setempat, terkait dengan ketersediaan sejumlah alat penunjang kesehatan yang harus ada di setiap unit pelayanan publik.
"Misalnya cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan disinfektan, kemarin Pemkab Banyuwangi sudah membagikan ribuan liter ke desa dan kecamatan, dan akan ada pembagian tahap dua. Itu untuk menunjang kesiapan normal baru pelayanan publik di kantor desa dan kecamatan," ucapnya.
Untuk menyiapkan era normal baru pelayanan publik, Bupati Anas juga mengajak desa/kelurahan dan kecamatan untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti memproduksi alat pelindung wajah (face shield) yang akan digunakan oleh para petugas. Selain itu, UMKM bisa dilibatkan untuk menyediakan jamu atau minuman rempah yang bisa dikonsumsi setiap warga yang mengurus dokumen ke tempat pelayanan publik.
"Untuk hand sanitizer ke depan, bisa menggandeng SMK untuk produksi dengan bahan tanaman lokal, sehingga lebih murah dari produksi pabrik sekaligus bisa memberdayakan usaha-usaha rumahan yang didampingi SMK dan Dinas Kesehatan atau puskesmas. Ayo berlomba dalam inovasi," kata Bupati Anas menyemangati jajaran desa dan kecamatan.
Ia menegaskan bahwa normal baru dalam pelayanan publik menempatkan kebersihan dan kesehatan sebagai standar utama.
"Normal baru bukan pelonggaran, bukan kita kembali ke era sebelum COVID-19, karena itu jelas tidak mungkin. Normal baru adalah membangun gaya hidup baru yang mengutamakan standar kesehatan untuk menunjang produktivitas, termasuk produktivitas bidang pelayanan publik," tuturnya.
Ia mencontohkan, prosedur normal baru pelayanan publik, seperti ruang pelayanan harus didisinfeksi selesai jam kantor, dan petugas pelayanan diwajibkan membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum pulang. Kelengkapan alat penunjang juga wajib dipastikan, seperti pemindai suhu tubuh, sanitasi layak, masker, hingga pelindung diri bagi petugas.
"Intinya, kinerja petugas pelayanan publik tetap prima, tapi sekaligus protokol kesehatan diterapkan agar semuanya terhindar dari penyakit," (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020