Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya meminta warga terdampak COVID-19 yang belum dapat bantuan sosial baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk segera melapor ke RT/RW.
"Warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, FPDIP mengapresiasi gerak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga terdampak berupa sembako hingga BLT. Ia menilai Risma berhasil memadukan semua sumber daya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh.
"Kami berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi COVID-19," ujarnya.
Syaifuddin mengatakan Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK), dan semuanya telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Bu Risma memperjuangkan 174.332 KK untuk mendapatkan bansos tunai dari Kemensos. Kami sudah melihat surat Bu Risma ke Menteri Sosial, dan kita mengapresiasi perjuangan serta lobi Bu Risma sehingga 174.332 KK mendapat Rp600.000 per bulan selama tiga bulan," ujar Syaifuddin.
Ia menambahkan Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tidak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan.
"Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah tercover. Mari kita kawal penyalurannya," ujarnya.
Menurut Syaifuddin, tentu dalam perjalanannya nanti ada kemudian warga terdampak yang belum masuk skema bantuan. Perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi.
"Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu," katanya.
Syaifuddin mengatakan, tentu dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini Pemot Surabaya tidak bisa bergerak sendirian, melainkan gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.
"Jadi saya kira dengan skema gotong royong pusat, provinsi, kota, dan berbagai elemen masyarakat akan semakin banyak membantu warga. Tapi jangan ada pihak yang seolah-olah membantu, tapi kemudian mempolitisasi," katanya.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 sudah bisa dicek oleh masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.
"Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran," kata Fikser.
Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak COVID-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan ke dalam aplikasi terdampak COVID-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan itu bersifat dinamis. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, FPDIP mengapresiasi gerak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga terdampak berupa sembako hingga BLT. Ia menilai Risma berhasil memadukan semua sumber daya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh.
"Kami berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi COVID-19," ujarnya.
Syaifuddin mengatakan Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK), dan semuanya telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Bu Risma memperjuangkan 174.332 KK untuk mendapatkan bansos tunai dari Kemensos. Kami sudah melihat surat Bu Risma ke Menteri Sosial, dan kita mengapresiasi perjuangan serta lobi Bu Risma sehingga 174.332 KK mendapat Rp600.000 per bulan selama tiga bulan," ujar Syaifuddin.
Ia menambahkan Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tidak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan.
"Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah tercover. Mari kita kawal penyalurannya," ujarnya.
Menurut Syaifuddin, tentu dalam perjalanannya nanti ada kemudian warga terdampak yang belum masuk skema bantuan. Perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi.
"Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu," katanya.
Syaifuddin mengatakan, tentu dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini Pemot Surabaya tidak bisa bergerak sendirian, melainkan gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.
"Jadi saya kira dengan skema gotong royong pusat, provinsi, kota, dan berbagai elemen masyarakat akan semakin banyak membantu warga. Tapi jangan ada pihak yang seolah-olah membantu, tapi kemudian mempolitisasi," katanya.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 sudah bisa dicek oleh masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.
"Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran," kata Fikser.
Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak COVID-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan ke dalam aplikasi terdampak COVID-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan itu bersifat dinamis. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020