Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat jumlah penerima program Bantuan Pangan Non-Tunai Daerah (BPNTD) di tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Sosial Dinsos PPPA Kota Madiun Nur Sahada mengatakan, jumlah penerima BPNTD Kota Madiun tahun 2020 mencapai 3.638 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni 1.594 KPM dibanding tahun lalu. KPM BPNTD Kota Madiun tahun 2019 hanya 2.044 keluarga," ujar Nur Sahada di Madiun, Jumat.
Menurut dia, dalam rangka mengatasi dampak sosial akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Madiun telah mencairkan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari sampai Maret pada pencairan tahap pertama.
Besaran subsidi yang diterima KPM Rp110 setiap bulan, sehingga setiap KPM mendapat BPNTD sebesar Rp330 ribu untuk tahap pertama.
Bantuan tersebut diberikan secara nontunai dan langsung masuk ke rekening masing-masing KPM guna menghindari penyelewengan.
Nantinya, KPM dapat mengambil uang tersebut di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai keperluan dan selanjutnya ditukarkan dengan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, dan buah.
Uang untuk bahan pangan tersebut ditukarkan di sejumlah warung elektronik (warong-e), Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube PKH) yang ada di sekitar rumah warga atau toko yang sudah menjadi agen bank dan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog.
"Rencananya besaran subsidi yang diterima setiap KPM juga ditingkatkan menjadi Rp200 ribu per bulan. Mungkin dimulai pencairan tahap kedua nanti," kata Nur Sahada.
Peningkatan jumlah subsidi yang diberikan tersebut menyesuaikan dengan besaran bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat yang juga meningkat.
BPNTD diberikan Pemkot Madiun bagi warga kurang mampu yang tidak terkover oleh bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan upaya Pemkot Madiun untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Sementara, jumlah warga Kota Madiun yang tercatat sebagai penerima BPNT pusat 4.521 KPM.
"Untuk yang BPNT daerah pembagiannya sudah kami mulai sejak Selasa kemarin. Kalau yang dari pusat (BPNT) malah sudah selesai dibagikan, karena dipercepat," katanya.
Percepatan pencairan penyaluran BPNT tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap stabil.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Kepala Bidang Sosial Dinsos PPPA Kota Madiun Nur Sahada mengatakan, jumlah penerima BPNTD Kota Madiun tahun 2020 mencapai 3.638 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni 1.594 KPM dibanding tahun lalu. KPM BPNTD Kota Madiun tahun 2019 hanya 2.044 keluarga," ujar Nur Sahada di Madiun, Jumat.
Menurut dia, dalam rangka mengatasi dampak sosial akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Madiun telah mencairkan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari sampai Maret pada pencairan tahap pertama.
Besaran subsidi yang diterima KPM Rp110 setiap bulan, sehingga setiap KPM mendapat BPNTD sebesar Rp330 ribu untuk tahap pertama.
Bantuan tersebut diberikan secara nontunai dan langsung masuk ke rekening masing-masing KPM guna menghindari penyelewengan.
Nantinya, KPM dapat mengambil uang tersebut di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai keperluan dan selanjutnya ditukarkan dengan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, dan buah.
Uang untuk bahan pangan tersebut ditukarkan di sejumlah warung elektronik (warong-e), Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube PKH) yang ada di sekitar rumah warga atau toko yang sudah menjadi agen bank dan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog.
"Rencananya besaran subsidi yang diterima setiap KPM juga ditingkatkan menjadi Rp200 ribu per bulan. Mungkin dimulai pencairan tahap kedua nanti," kata Nur Sahada.
Peningkatan jumlah subsidi yang diberikan tersebut menyesuaikan dengan besaran bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat yang juga meningkat.
BPNTD diberikan Pemkot Madiun bagi warga kurang mampu yang tidak terkover oleh bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan upaya Pemkot Madiun untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Sementara, jumlah warga Kota Madiun yang tercatat sebagai penerima BPNT pusat 4.521 KPM.
"Untuk yang BPNT daerah pembagiannya sudah kami mulai sejak Selasa kemarin. Kalau yang dari pusat (BPNT) malah sudah selesai dibagikan, karena dipercepat," katanya.
Percepatan pencairan penyaluran BPNT tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap stabil.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020