Sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pamekasan, Jawa Timur yang bekerja di negeri jiran Malaysia, kini mulai kesulitan untuk memenuhi biaya hidup mereka, setelah pemerintah setempat memberlakukan penutupan akibat kasus corona.
"Ini berdasarkan informasi yang kami terima dari warga kami yang bekerja di sana," kata Kepala Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan Moh Mokri kepada ANTARA di Pamekasan, Sabtu.
Mokri menuturkan, sekitar 30 persen dari total 1.670 jiwa penduduk di Desa Bajang bekerja di Malaysia sebagai TKI.
Awalnya, mereka memang bisa mencukupi kebutuhan keluarga di desanya, bahkan tidak sedikit diantara putra-putri para TKI di desanya itu yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.
Namun, seiring dengan pandemi COVID-19 yang juga melanda Malaysia, keberadaan para TKI asal Desa Bajang pada khususnya dan indonesia pada umumnya juga terdampak kebijakan pemerintah Malaysia.
Perintah menerapkan penutupan diberlakukan pemerintah Malaysia sejak tanggal 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020.
Kebijakan ini, sambung Mokri, sangat berdampak kepada TKI. Seluruh aktivitas pekerjaan di luar rumah dilarang dengan mengerahkan pasukan polisi dan tentara setempat.
Akibarnya, para TKI mulai mengalami kesulitan biaya hidup, sebab umumnya para TKI asal Desa Bajang itu, banyak bekerja di sektor informal, kuli bangunan, kuli perkebunan dan karyawan pertokoan dan pembantu rumah tangga.
Mereka saat ini sudah mulai kehabisan bekal sehingga harus minta kiriman bekal dari keluarganya di Madura.
"Bahkan, ada sebagian keluarga TKI di desa kami ini yang mulai menjual hewan ternaknya, perhiasan hasil tabungannya untuk dikirimkan ke keluarganya di Malaysia, karena untuk makan saja, mereka sudah kesulitan," kata Mokri.
Oleh karena itu, Mokri dan kepala desa lainnya di Pamekasan yang warganya banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri meminta agar pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi mereka.
Solusinya bisa dengan cara memulangkan mereka ke Indonesia dengan cara mengikuti protokol kesehatan WHO, atau memberikan subsidi kepada para TKI untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
"Saya yakin kondisi seperti ini juga dialami oleh TKI yang bekerja di negara lain yang juga memberlakukan penutupan akibat pandemi virus corona ini," katanya, menjelaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Ini berdasarkan informasi yang kami terima dari warga kami yang bekerja di sana," kata Kepala Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan Moh Mokri kepada ANTARA di Pamekasan, Sabtu.
Mokri menuturkan, sekitar 30 persen dari total 1.670 jiwa penduduk di Desa Bajang bekerja di Malaysia sebagai TKI.
Awalnya, mereka memang bisa mencukupi kebutuhan keluarga di desanya, bahkan tidak sedikit diantara putra-putri para TKI di desanya itu yang bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.
Namun, seiring dengan pandemi COVID-19 yang juga melanda Malaysia, keberadaan para TKI asal Desa Bajang pada khususnya dan indonesia pada umumnya juga terdampak kebijakan pemerintah Malaysia.
Perintah menerapkan penutupan diberlakukan pemerintah Malaysia sejak tanggal 18 Maret 2020 hingga 14 April 2020.
Kebijakan ini, sambung Mokri, sangat berdampak kepada TKI. Seluruh aktivitas pekerjaan di luar rumah dilarang dengan mengerahkan pasukan polisi dan tentara setempat.
Akibarnya, para TKI mulai mengalami kesulitan biaya hidup, sebab umumnya para TKI asal Desa Bajang itu, banyak bekerja di sektor informal, kuli bangunan, kuli perkebunan dan karyawan pertokoan dan pembantu rumah tangga.
Mereka saat ini sudah mulai kehabisan bekal sehingga harus minta kiriman bekal dari keluarganya di Madura.
"Bahkan, ada sebagian keluarga TKI di desa kami ini yang mulai menjual hewan ternaknya, perhiasan hasil tabungannya untuk dikirimkan ke keluarganya di Malaysia, karena untuk makan saja, mereka sudah kesulitan," kata Mokri.
Oleh karena itu, Mokri dan kepala desa lainnya di Pamekasan yang warganya banyak bekerja sebagai TKI di luar negeri meminta agar pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi mereka.
Solusinya bisa dengan cara memulangkan mereka ke Indonesia dengan cara mengikuti protokol kesehatan WHO, atau memberikan subsidi kepada para TKI untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
"Saya yakin kondisi seperti ini juga dialami oleh TKI yang bekerja di negara lain yang juga memberlakukan penutupan akibat pandemi virus corona ini," katanya, menjelaskan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020