Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menambah dana yang digunakan untuk penanganan bencana non-alam virus corona atau COVID-19 dari Rp4,7 miliar menjadi hampir Rp13 miliar.
"Dana sekitar Rp13 miliar itu belum termasuk yang dibebankan ke dana desa atau DD," ujar Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Ngawi, Jumat.
Menurut dia, anggaran sebesar itu akan didistribusikan ke tiga instansi yang berhubungan dengan penanganan kasus COVID-19, yakni RSUD dr Soeroto yang ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Jawa Timur sebesar Rp8 miliar, Dinas Kesehatan Ngawi Rp4,4 miliar, dan BPBD Ngawi sebesar Rp500 juta.
Sedangkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat desa, pihak pemerintah desa (pemdes) diizinkan menggunakan DD. Nilainya sekitar Rp15 juta-Rp20 juta, tergantung luas wilayah masing-masing desa.
"Dana itu bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan, membeli perlengkapan pencegahan COVID-19, dan lainnya," kata Kanang, sapaan akrab Bupati Budi Sulistyono.
Kanang meminta semua desa melakukan penyemprotan disinfektan di setiap rumah warga. Pihaknya telah menginstruksikan para camat agar masing-masing desa menginventarisasi perlengkapannya.
"Pakai alat semprot yang biasa dipakai petani. Saya yakin semua kelompok tani punya, tinggal menyiapkan bahannya," katanya.
Pihaknya juga mengimbau kepada semua aparatur sipil negara (ASN), guru, maupun pejabat publik lainnya agar membantu proses sosialisasi penyemprotan disinfektan ke warga di desanya.
"Jadi, guru dan ASN ini tidak libur, tapi membantu memberikan pengertian secara konkret kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19 dan pentingnya hidup sehat," kata Kanang.
Ia menambahkan Pemakb Ngawi juga akan memberlakukan rapat daring melalui aplikasi "Zoom". Hal itu untuk meminimalkan potensi mengumpulkan massa sekaligus mendukung gerakan physical distancing atau menjaga jarak fisik.
Pemkab juga akan menyediakan bilik sterilisasi di tempat pelayanan umum, seperti puskesmas dan rumah sakit. Rencananya bilik sterilisasi juga didirikan di pasar-pasar.
Data Dinas Kesehatan Ngawi mencatat, ada lima warga Ngawi yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan telah menjalani perawatan isolasi di RSUD dr Soedono Madiun. Dari lima PDP tersebut, dua di antaranya hasilnya telah diketahui negatif.
"Alhamdulillah memang dua dari lima PDP asal Ngawi dinyatakan negatif dari virus corona. Hari ini infonya sudah dipulangkan dari RSUD dr Soedono Madiun," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Endah Pratiwi.
Dengan demikian, hingga Jumat (27/3/2020) siang, masih ada tiga warga Ngawi berstatus PDP yang dirawat di RSUD dr Sodono Madiun. Selain tiga PDP tersebut, terdapat 60 orang dalam pemantauan (ODP) yang dipantau oleh Dinkes ngawi. Dari 60 ODP itu dua diantaranya menjalani perawatan di RSUD dr Soeroto Ngawi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dana sekitar Rp13 miliar itu belum termasuk yang dibebankan ke dana desa atau DD," ujar Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Ngawi, Jumat.
Menurut dia, anggaran sebesar itu akan didistribusikan ke tiga instansi yang berhubungan dengan penanganan kasus COVID-19, yakni RSUD dr Soeroto yang ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Jawa Timur sebesar Rp8 miliar, Dinas Kesehatan Ngawi Rp4,4 miliar, dan BPBD Ngawi sebesar Rp500 juta.
Sedangkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat desa, pihak pemerintah desa (pemdes) diizinkan menggunakan DD. Nilainya sekitar Rp15 juta-Rp20 juta, tergantung luas wilayah masing-masing desa.
"Dana itu bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan, membeli perlengkapan pencegahan COVID-19, dan lainnya," kata Kanang, sapaan akrab Bupati Budi Sulistyono.
Kanang meminta semua desa melakukan penyemprotan disinfektan di setiap rumah warga. Pihaknya telah menginstruksikan para camat agar masing-masing desa menginventarisasi perlengkapannya.
"Pakai alat semprot yang biasa dipakai petani. Saya yakin semua kelompok tani punya, tinggal menyiapkan bahannya," katanya.
Pihaknya juga mengimbau kepada semua aparatur sipil negara (ASN), guru, maupun pejabat publik lainnya agar membantu proses sosialisasi penyemprotan disinfektan ke warga di desanya.
"Jadi, guru dan ASN ini tidak libur, tapi membantu memberikan pengertian secara konkret kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19 dan pentingnya hidup sehat," kata Kanang.
Ia menambahkan Pemakb Ngawi juga akan memberlakukan rapat daring melalui aplikasi "Zoom". Hal itu untuk meminimalkan potensi mengumpulkan massa sekaligus mendukung gerakan physical distancing atau menjaga jarak fisik.
Pemkab juga akan menyediakan bilik sterilisasi di tempat pelayanan umum, seperti puskesmas dan rumah sakit. Rencananya bilik sterilisasi juga didirikan di pasar-pasar.
Data Dinas Kesehatan Ngawi mencatat, ada lima warga Ngawi yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan telah menjalani perawatan isolasi di RSUD dr Soedono Madiun. Dari lima PDP tersebut, dua di antaranya hasilnya telah diketahui negatif.
"Alhamdulillah memang dua dari lima PDP asal Ngawi dinyatakan negatif dari virus corona. Hari ini infonya sudah dipulangkan dari RSUD dr Soedono Madiun," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Endah Pratiwi.
Dengan demikian, hingga Jumat (27/3/2020) siang, masih ada tiga warga Ngawi berstatus PDP yang dirawat di RSUD dr Sodono Madiun. Selain tiga PDP tersebut, terdapat 60 orang dalam pemantauan (ODP) yang dipantau oleh Dinkes ngawi. Dari 60 ODP itu dua diantaranya menjalani perawatan di RSUD dr Soeroto Ngawi.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020