Wali Kota Madiun Maidi meminta Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah setempat yang baru dilantik bisa menekan angka kredit macet atau "non-performing loan" (NPL) mencapai di bawah 5 persen guna meningkatkan kinerja perbankan yang baik dan sehat.
Sesuai informasi, NPL atau rasio kredit macet PD BPR Bank Daerah Kota Madiun saat ini masih di angka 7 persen lebih. Meski sudah turun dari awal tahun lalu yang mencapai 9,3 persen, namun tetap dinilai tinggi.
"Ini sangat tinggi. Makanya saya ingin agar direktur PD BPR Bank Daerah yang baru saja dilantik ini bisa menurunkan jadi 5 persen. Syukur-syukur bisa di bawah 5 persen. Bagusnya itu 3 atau 4 persen," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur PD BPR Bank Daerah di ruang 13 Gedung Balai Kota Madiun, Jumat (13/3) sore.
Ia meminta Direktur PD BPR Bank Daerah Sugeng Mukti Wibowo yang baru dilantik memiliki jurus dan terobosan inovatif yang baik untuk menurunkan masalah kredit macet di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
"Salah satu di perbankan yang baik adalah bisa menyelesaikan masalah pinjaman nasabah yang bermasalah, itu kunci dulu. Maka saya minta Pak Direktur yang baru untuk menyelesaikannya," kata dia.
Pihaknya akan melakukan evaluasi per tiga bulan. Diharapkan, saat dievaluasi nanti, sudah terdapat penurunan tentang rasio pinjaman nasabah yang bermasalah.
Sisi lain, ia juga ingin Bank Daerah semakin maju dan berkembang. Bukan hanya soal kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, juga dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bank Daerah bukan perusahaan yang sepenuhnya berorientasi pada keuntungan. Tetapi juga bergerak dalam pelayanan. Salah satunya, kredit murah bagi pelaku usaha. Pemkot Madiun telah mengalokasikan dana Rp12 miliar kepada Bank Daerah untuk program kredit murah tersebut. Peminjam hanya dikenakan bunga 0,5 sebulan atau enam persen dalam setahun.
Direktur PD BPR Bank Daerah Sugeng Mukti Wibowo yang baru dilantik menyatakan siap bertugas. Dengan dukungan dari banyak pihak, ia optimistis akan mewujudkan target yang dibebankan kepadanya.
"Awal tahun lalu NPL tercatat berada di angka 9,3 persen. Saat ini sudah turun di angka 7 persenan. Kami yakin saat evaluasi nanti sudah lebih turun lagi," kata Sugeng.
Seperti diketahui, jabatan Direktur PD BPR Bank Daerah Kota Madiun telah kosong selama tiga tahun. Kekosongan itu karena pejabat sebelumnya sudah purna-tugas. Semetara, pengisian tergolong tidak mudah karena terdapat sejumlah proses yang harus dilalui.
Yakni, mulai dari pembentukan tim pansel (panitia seleksi), sosialisasi lowongan, hingga seleksi. Proses seleksi juga bertahap. Mulai seleksi administrasi, pelaksanaan tes oleh pansel, hingga "fit and proper test" di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jabatan direktur tersebut bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan dari masyarakat umum yang berlaku selama lima tahun.
Sementara proses pelantikan Sugeng Mukti Wibowo berlangsung khidmat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD dan pimpinan PD BPR Bank Daerah beserta jajarannya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Sesuai informasi, NPL atau rasio kredit macet PD BPR Bank Daerah Kota Madiun saat ini masih di angka 7 persen lebih. Meski sudah turun dari awal tahun lalu yang mencapai 9,3 persen, namun tetap dinilai tinggi.
"Ini sangat tinggi. Makanya saya ingin agar direktur PD BPR Bank Daerah yang baru saja dilantik ini bisa menurunkan jadi 5 persen. Syukur-syukur bisa di bawah 5 persen. Bagusnya itu 3 atau 4 persen," ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur PD BPR Bank Daerah di ruang 13 Gedung Balai Kota Madiun, Jumat (13/3) sore.
Ia meminta Direktur PD BPR Bank Daerah Sugeng Mukti Wibowo yang baru dilantik memiliki jurus dan terobosan inovatif yang baik untuk menurunkan masalah kredit macet di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun.
"Salah satu di perbankan yang baik adalah bisa menyelesaikan masalah pinjaman nasabah yang bermasalah, itu kunci dulu. Maka saya minta Pak Direktur yang baru untuk menyelesaikannya," kata dia.
Pihaknya akan melakukan evaluasi per tiga bulan. Diharapkan, saat dievaluasi nanti, sudah terdapat penurunan tentang rasio pinjaman nasabah yang bermasalah.
Sisi lain, ia juga ingin Bank Daerah semakin maju dan berkembang. Bukan hanya soal kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, juga dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bank Daerah bukan perusahaan yang sepenuhnya berorientasi pada keuntungan. Tetapi juga bergerak dalam pelayanan. Salah satunya, kredit murah bagi pelaku usaha. Pemkot Madiun telah mengalokasikan dana Rp12 miliar kepada Bank Daerah untuk program kredit murah tersebut. Peminjam hanya dikenakan bunga 0,5 sebulan atau enam persen dalam setahun.
Direktur PD BPR Bank Daerah Sugeng Mukti Wibowo yang baru dilantik menyatakan siap bertugas. Dengan dukungan dari banyak pihak, ia optimistis akan mewujudkan target yang dibebankan kepadanya.
"Awal tahun lalu NPL tercatat berada di angka 9,3 persen. Saat ini sudah turun di angka 7 persenan. Kami yakin saat evaluasi nanti sudah lebih turun lagi," kata Sugeng.
Seperti diketahui, jabatan Direktur PD BPR Bank Daerah Kota Madiun telah kosong selama tiga tahun. Kekosongan itu karena pejabat sebelumnya sudah purna-tugas. Semetara, pengisian tergolong tidak mudah karena terdapat sejumlah proses yang harus dilalui.
Yakni, mulai dari pembentukan tim pansel (panitia seleksi), sosialisasi lowongan, hingga seleksi. Proses seleksi juga bertahap. Mulai seleksi administrasi, pelaksanaan tes oleh pansel, hingga "fit and proper test" di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jabatan direktur tersebut bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan dari masyarakat umum yang berlaku selama lima tahun.
Sementara proses pelantikan Sugeng Mukti Wibowo berlangsung khidmat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD dan pimpinan PD BPR Bank Daerah beserta jajarannya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020