Ribuan warga yang bermukim di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dilanda kegelisahan karena sering dipersekusi warga dari kelompok tolak tambang atau poktolak selama mengikuti pekerjaan geolistrik.
"Hampir setiap hari kami diteriaki yang jelek-jelek, bahkan dituduh melanggar HAM (hak asasi manusia). Tapi, kami tetap sabar dan tidak terpancing," kata Prasetyo, salah seorang pemuda Dusun Pancer, saat ditemui wartawan di Surabaya, Rabu.
Prasetyo bersama sejumlah pemuda dan warga Dusun Pancer tengah mengikuti pekerjaan geolistrik PT Bumi Suksesindo (BSI)--perusahaan yang mengeksplorasi tambang emas Tumpang Pitu di Pesanggrahan-- di Lompongan, Pancer.
Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah.
"Jadi, saya dan teman-teman merasa dihalangi untuk bekerja. Padahal, kami hanya ingin bekerja dengan aman dan nyaman. Maka itu, kami mengadukan masalah ini kepada pemerintah provinsi dan polda," jelas Prasetyo, yang sehari sebelumnya bersama warga Pancer bertemu Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit.
Salah seorang sesepuh Dusun Pancer, Sunaryadi (Mbah Sunar), menambahkan bahwa kondisi di Pancer sudah kondusif dan masalah yang terjadi saat ini sebenarnya soal penggusuran lahan yang bukan milik warga, tapi mereka menuntut haknya.
"Ini yang bisa menyelesaikan pemerintah provinsi. Harus tegas agar masalahnya tidak berlarut-larut," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mbah Sunar juga membantah isu yang berkembang selama ini bahwa kehadiran PT BSI sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar tambang emas Tumpang Pitu.
"Dalam catatan saya, sejauh ini sudah ada 53 proyek (CSR/corporate social responsibilty) yang dikerjakan PT BSI dan manfaatnya sangat dirasakan ribuan warga Pancer. Termasuk merekrut warga sebagai tenaga kerja perusahaan," jelasnya.
Warga asal Banyuwangi menaiki sepeda saat melintas di Jember, Jawa Timur, Minggu (16/2/2020). Warga yang sebagian besar berasal dari kawasan penambangan emas Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi itu bersepeda menuju Surabaya menempuh jarak 310 Km untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan emas di Tumpang Pitu, dan sekitarnya. Antara Jatim/Seno/zk
Mengenai aksi kayuh sepeda yang dilakukan warga untuk menolak tambang emas Tumpang Pitu, tokoh pemuda Desa Pancer Budi Wahyono menghormati aksi mereka, namun memastikan dampak kegiatan tambang tidak seheboh yang diisukan selama ini.
"Katanya warga pesisir di Pancer kesulitan dapat ikan setelah ada tambang beroperasi. Itu semua tidak benar, tidak ada yang dicemari. Pancer itu masuk wilayah pesisir selatan, yang pada bulan tertentu memang sulit ikan karena musim angin barat. Bukan sulit dapat ikan, tapi memang tidak ada nelayan yang berani melaut karena ombak sedang besar," paparnya.
Senior Manajer External Affairs PT BSI Sudarmono dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya selalu melindungi karyawan dalam menjalankan aktivitas perusahaan.
"Bagi perusahaan, keselamatan karyawan adalah hal yang sangat penting dan termasuk menjamin kesejahteraan para karyawan beserta keluarganya. Perusahaan juga memaksimalkan upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga sekitar area operasi tambang sebagai penerima manfaat atas keberadaan PT BSI di wilayah mereka," ujarnya.
Terkait tuduhan minor terhadap aktivitas pertambangan dari sejumlah LSM dan pegiat lingkungan, manajemen PT BSI juga melayangkan undangan kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim dan nasional, serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) untuk melihat langsung ke lokasi tambang.
"Ini bagian dari transparansi. Kami sangat membuka pintu, kalau memang dari tinjauan lapangan ada hal yang kurang benar, kami siap perbaiki. Semua operasional yang dilakukan perusahaan sudah sesuai prosedur, tidak ada yang dilanggar," tambah Corporate Communication Manager BSI Tom Malik.
