Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pemprov setempat memberikan porsi 30 persen dalam APBD Tahun 2020 untuk pengembangan sektor pendidikan.
"Dari total APBD Jatim Rp35,1 trilliun, sebesar 30 persen dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, pendidikan menjadi ujung tombak pencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu meminta agar di awal tahun seluruh jajaran dinas pendidikan bisa segera "tancap gas", seperti lelang barang dan jasa di bidang pendidikan segera dilakukan sehingga proses belajar mengajar berlangsung lancar dan baik.
Kelengkapan kebutuhan untuk pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov, kata dia, diharapkan bisa segera dilakukan lelang untuk memenuhi serta menjamin kelancaran proses belajar mengajar.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan saat ini kebutuhan pendidikan, khususnya untuk SMA dan SMK, telah teranggarkan pada APBD, terutama lewat program pendidikan gratis berkualitas.
Dengan dukungan anggaran cukup besar, Gubernur berharap kualitas pendidikan di Jatim semakin meningkat selaras dengan program "Jatim Cerdas".
Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah setempat.
Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan action plan untuk pendidikan, salah satunya penguatan revitalisasi SMK dan SMK pengampu.
Pada 2020, terdapat 157 SMK yang mengampu sekitar 785 SMK sesuai jurusan relevan dan fokus pada pelaksanaan fungsi yang telah difasilitasi sejak 2019.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga terus memperkuat konsep SMA dan MA "double track", di antaranya dengan pengembangan dan monitoring karier alumni, pembinaan kewirausahaan melalui usaha sekolah daring.
Selain itu, katanya, pihaknya menyiapkan wadah bertemunya jaringan mitra dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan calon tenaga kerja potensial alumni melalui platform "ruangkarir.net".
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Dari total APBD Jatim Rp35,1 trilliun, sebesar 30 persen dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, pendidikan menjadi ujung tombak pencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu meminta agar di awal tahun seluruh jajaran dinas pendidikan bisa segera "tancap gas", seperti lelang barang dan jasa di bidang pendidikan segera dilakukan sehingga proses belajar mengajar berlangsung lancar dan baik.
Kelengkapan kebutuhan untuk pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov, kata dia, diharapkan bisa segera dilakukan lelang untuk memenuhi serta menjamin kelancaran proses belajar mengajar.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan saat ini kebutuhan pendidikan, khususnya untuk SMA dan SMK, telah teranggarkan pada APBD, terutama lewat program pendidikan gratis berkualitas.
Dengan dukungan anggaran cukup besar, Gubernur berharap kualitas pendidikan di Jatim semakin meningkat selaras dengan program "Jatim Cerdas".
Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah setempat.
Sementara itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan action plan untuk pendidikan, salah satunya penguatan revitalisasi SMK dan SMK pengampu.
Pada 2020, terdapat 157 SMK yang mengampu sekitar 785 SMK sesuai jurusan relevan dan fokus pada pelaksanaan fungsi yang telah difasilitasi sejak 2019.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga terus memperkuat konsep SMA dan MA "double track", di antaranya dengan pengembangan dan monitoring karier alumni, pembinaan kewirausahaan melalui usaha sekolah daring.
Selain itu, katanya, pihaknya menyiapkan wadah bertemunya jaringan mitra dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan calon tenaga kerja potensial alumni melalui platform "ruangkarir.net".
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020