Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Surabaya menyikapi tindakan petugas Satpol PP yang kurang koordinasi saat menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di wilayah Genteng Sidomukti, Selasa (24/12).
"Harusnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah itu koordinasi dilakukan dengan baik, apalagi untuk masalah yang sangat krusial terkait dengan nasib PKL. Ini urusan perut rakyat kecil, jadi harus benar-benar berjalan dengan baik," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menyesalkan sikap Satpol PP yang tidak menghormati langkah anggota DPRD Kota Surabaya Anas Karno untuk membantu mencarikan solusi buat PKL Genteng Sidomekti pada saat penertiban berlangsung.
"Satpol PP semestinya ikut carikan solusi buat PKL, bukan malah mengintimidasi dengan merampas dagangan," ujarnya.
Sikap yang diambil oleh anggota FPDIP Anas Karno hingga nyaris bentrok dengan Satpol PP adalah bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol.
"Kami sangat menyesalkan, padahal Bu Risma (Wali Kota Surabaya) itu pemimpin yang memegang komitmen dan selalu welas asih kepada wong cilik, la, ini kok Satpol PP sebagai bawahannya Bu Risma bersikap sewenang-wenang," katanya.
Sebelumnya, insiden nyaris bentrok antara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno dengan anggota Satpol PP terjadi saat razia PKL di samping Gedung Siola, Selasa (24/12).
Saat itu, Anas Karno menerangkan bahwa sesuai dengan hasil rapat di Komisi B yang melibatkan PKL dan Satpol PP pada bulan November lalu disepakati bahwa PKL boleh berjualan kembali jika proyek pavingisasi Jalan Genteng Sidomukti telah selesai.
Adapun syaratnya, PKL berjualan dengan menggunakan sarana tidak boleh permanen atau memakai gerobak, dan tidak menggangu jalan, khususnya bagi mobil pemadam kebakaran.
Setelah pavingisasi selesai, sesuai dengan komitmen dalam rapat, para PKL pun kembali berjualan. Akan tetapi, malah dirazia Satpol PP.
Mendengar kisruh itu, Anas Karno meluncur ke lokasi setelah menelepon Satpol PP untuk menunggu koordinasi jika akan melakukan penertiban.
Anas Karno melihat para PKL telah mematuhi segala persyaratan untuk kembali berjualan, yaitu memakai gerobak alias tidak permanen.
Selain itu, para PKL tidak menganggu pejalan kaki dan siap menjaga kebersihan. Namun, Satpol PP bersikeras melarang PKL berjualan.
Situasi panas, ditambah lagi Anas Karno yang membela PKL nyaris adu jotos dengan personel Satpol PP.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Harusnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah itu koordinasi dilakukan dengan baik, apalagi untuk masalah yang sangat krusial terkait dengan nasib PKL. Ini urusan perut rakyat kecil, jadi harus benar-benar berjalan dengan baik," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pihaknya menyesalkan sikap Satpol PP yang tidak menghormati langkah anggota DPRD Kota Surabaya Anas Karno untuk membantu mencarikan solusi buat PKL Genteng Sidomekti pada saat penertiban berlangsung.
"Satpol PP semestinya ikut carikan solusi buat PKL, bukan malah mengintimidasi dengan merampas dagangan," ujarnya.
Sikap yang diambil oleh anggota FPDIP Anas Karno hingga nyaris bentrok dengan Satpol PP adalah bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol.
"Kami sangat menyesalkan, padahal Bu Risma (Wali Kota Surabaya) itu pemimpin yang memegang komitmen dan selalu welas asih kepada wong cilik, la, ini kok Satpol PP sebagai bawahannya Bu Risma bersikap sewenang-wenang," katanya.
Sebelumnya, insiden nyaris bentrok antara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno dengan anggota Satpol PP terjadi saat razia PKL di samping Gedung Siola, Selasa (24/12).
Saat itu, Anas Karno menerangkan bahwa sesuai dengan hasil rapat di Komisi B yang melibatkan PKL dan Satpol PP pada bulan November lalu disepakati bahwa PKL boleh berjualan kembali jika proyek pavingisasi Jalan Genteng Sidomukti telah selesai.
Adapun syaratnya, PKL berjualan dengan menggunakan sarana tidak boleh permanen atau memakai gerobak, dan tidak menggangu jalan, khususnya bagi mobil pemadam kebakaran.
Setelah pavingisasi selesai, sesuai dengan komitmen dalam rapat, para PKL pun kembali berjualan. Akan tetapi, malah dirazia Satpol PP.
Mendengar kisruh itu, Anas Karno meluncur ke lokasi setelah menelepon Satpol PP untuk menunggu koordinasi jika akan melakukan penertiban.
Anas Karno melihat para PKL telah mematuhi segala persyaratan untuk kembali berjualan, yaitu memakai gerobak alias tidak permanen.
Selain itu, para PKL tidak menganggu pejalan kaki dan siap menjaga kebersihan. Namun, Satpol PP bersikeras melarang PKL berjualan.
Situasi panas, ditambah lagi Anas Karno yang membela PKL nyaris adu jotos dengan personel Satpol PP.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019