Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap peran Badan Usaha Milik Negara (BUMD) mampu memberikan dampak lebih besar untuk dirasakan masyarakat.
"Untuk semakin meningkatkan, maka BUMD sangat penting berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai sektor," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Satu hal yang menjadi sorotan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang disebutnya sering menjadi pertanyaan masyarakat terkait penyalurannya.
"Seharusnya bisa nyambung dengan Pemprov. Lalu saya akan buatkan peta, mana kemiskinan pedesaan yang akut dan mana yang stuntingnya tinggi, termasuk mana IPM-nya rendah," ucapnya.
Menurut dia, jika BUMD bersama Pemprov Jatim, Pemkab, dan Pemkot berkolaborasi membagi peta layanan seperti itu, maka diyakini berbagai masalah akan tuntas.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap BUMD dapat menjalankan fungsi yang tidak dilakukan korporasi, di antaranya fungsi penanganan fakir miskin atau fungsi subsidi sekolah.
"Fungsi-fungsi itu yang tidak dilakukan oleh sektor privat dan BUMD bisa membangun sinergitas di daerah masing-masing," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jatim Dyah Wahyu Ermawati menyampaikan pihaknya telah menggelar "BUMD Award 2019" pada Selasa (17/12) yang penilaiannya berdasarkan aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia produksi, kuangan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan CSR.
Ia menjelaskan, Pemprov Jatim saat ini memiliki 10 BUMD yang tujuh di antaranya ialah memiliki saham mayoritas, sedangkan tiga lainnya kurang dari 51 persen.
"Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi BUMD di Jatim untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan manfaat kepada masyarakat," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Untuk semakin meningkatkan, maka BUMD sangat penting berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai sektor," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Satu hal yang menjadi sorotan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang disebutnya sering menjadi pertanyaan masyarakat terkait penyalurannya.
"Seharusnya bisa nyambung dengan Pemprov. Lalu saya akan buatkan peta, mana kemiskinan pedesaan yang akut dan mana yang stuntingnya tinggi, termasuk mana IPM-nya rendah," ucapnya.
Menurut dia, jika BUMD bersama Pemprov Jatim, Pemkab, dan Pemkot berkolaborasi membagi peta layanan seperti itu, maka diyakini berbagai masalah akan tuntas.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap BUMD dapat menjalankan fungsi yang tidak dilakukan korporasi, di antaranya fungsi penanganan fakir miskin atau fungsi subsidi sekolah.
"Fungsi-fungsi itu yang tidak dilakukan oleh sektor privat dan BUMD bisa membangun sinergitas di daerah masing-masing," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Jatim Dyah Wahyu Ermawati menyampaikan pihaknya telah menggelar "BUMD Award 2019" pada Selasa (17/12) yang penilaiannya berdasarkan aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia produksi, kuangan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan CSR.
Ia menjelaskan, Pemprov Jatim saat ini memiliki 10 BUMD yang tujuh di antaranya ialah memiliki saham mayoritas, sedangkan tiga lainnya kurang dari 51 persen.
"Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi BUMD di Jatim untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan manfaat kepada masyarakat," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019