Wali Kota Madiun Maidi meminta pelaksanaan lelang proyek pembangunan fisik tahun anggaran 2020 sudah dimulai pada bulan Januari mendatang.
Permintaan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pentingnya percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah agar tidak menumpuk di akhir tahun.
"Apalagi, APBD 2020 Kota Madiun sudah disahkan sejak awal November 2019. Sehingga, organisasi perangkat daerah (OPD) punya banyak waktu mempersiapkan dokumennya," ujar Maidi di Madiun, Sabtu.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menargetkan mulai Januari 2020 lelang proyek pembangunan di masing-masing daerah harus sudah mulai dilakukan dan pada bulan Maret harus mulai dieksekusi.
Wali Kota Madiun menyampaikan hal tersebut agar menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Madiun.
Maidi juga meminta seluruh OPD tidak selalu memenangkan kontraktor penawar rendah untuk paket pekerjaan, sebab pekerjaan proyek pembangunan yang molor juga dapat dipengaruhi dari pihak rekanan.
"Profil sebelumnya perlu kita lihat. Kalau dia pernah mengerjakan di Kota Madiun tetapi hasilnya asal-asalan dan garapannya jelek, maka bisa saja tidak dimenangkan walaupun harga penawarannya rendah," katanya.
Dia menyebut penentuan pelaksana proyek harus melalui analisis lebih dulu. Terutama, rekam jejak pihak ketiga tersebut.
Maidi juga menegaskan kepada rekanan untuk tidak main-main fee proyek bersama aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau ada yang mengawali korupsi, entah itu dari ASN atau kontraktornya, akan saya laporkan sendiri. Karena saya ingin mulai 2020 Kota Madiun menuju good governance," tegas dia.
Di tahun 2019 ini ada sekitar 500 paket kegiatan Pemkot Madiun. Terdiri 165 paket tender barang dan jasa, serta 303 paket proses pengadaannya melalui e-purchasing maupun penunjukan langsung (PL).
Jumlah tersebut belum termasuk 10 paket pekerjaan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) yang sedang berjalan.
Dari seluruh paket tersebut, sekitar 10 persen penyerapan anggarannya tidak sesuai target. Untuk itu, dia mengingatkan para kontraktor bekerja sesuai perencanaan yang sudah dibuat, agar tidak molor.
Maidi juga menekankan OPD terkait harus mengawal ketat pelaksanaan proyek, apalagi yang dari PAK. Terlebih memasuki musim penghujan. Ia ingin musim hujan bukan alasan pekerjaan pembangunan terlambat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Permintaan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pentingnya percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah agar tidak menumpuk di akhir tahun.
"Apalagi, APBD 2020 Kota Madiun sudah disahkan sejak awal November 2019. Sehingga, organisasi perangkat daerah (OPD) punya banyak waktu mempersiapkan dokumennya," ujar Maidi di Madiun, Sabtu.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi menargetkan mulai Januari 2020 lelang proyek pembangunan di masing-masing daerah harus sudah mulai dilakukan dan pada bulan Maret harus mulai dieksekusi.
Wali Kota Madiun menyampaikan hal tersebut agar menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Madiun.
Maidi juga meminta seluruh OPD tidak selalu memenangkan kontraktor penawar rendah untuk paket pekerjaan, sebab pekerjaan proyek pembangunan yang molor juga dapat dipengaruhi dari pihak rekanan.
"Profil sebelumnya perlu kita lihat. Kalau dia pernah mengerjakan di Kota Madiun tetapi hasilnya asal-asalan dan garapannya jelek, maka bisa saja tidak dimenangkan walaupun harga penawarannya rendah," katanya.
Dia menyebut penentuan pelaksana proyek harus melalui analisis lebih dulu. Terutama, rekam jejak pihak ketiga tersebut.
Maidi juga menegaskan kepada rekanan untuk tidak main-main fee proyek bersama aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau ada yang mengawali korupsi, entah itu dari ASN atau kontraktornya, akan saya laporkan sendiri. Karena saya ingin mulai 2020 Kota Madiun menuju good governance," tegas dia.
Di tahun 2019 ini ada sekitar 500 paket kegiatan Pemkot Madiun. Terdiri 165 paket tender barang dan jasa, serta 303 paket proses pengadaannya melalui e-purchasing maupun penunjukan langsung (PL).
Jumlah tersebut belum termasuk 10 paket pekerjaan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) yang sedang berjalan.
Dari seluruh paket tersebut, sekitar 10 persen penyerapan anggarannya tidak sesuai target. Untuk itu, dia mengingatkan para kontraktor bekerja sesuai perencanaan yang sudah dibuat, agar tidak molor.
Maidi juga menekankan OPD terkait harus mengawal ketat pelaksanaan proyek, apalagi yang dari PAK. Terlebih memasuki musim penghujan. Ia ingin musim hujan bukan alasan pekerjaan pembangunan terlambat.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019