DPRD Kabupaten Banyuwangi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan disahkan melalui rapat paripurna yang digelar di kantor dewan setempat, Jumat.
Rapat paripurna pengesahan APBD 2020 dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara yang didampingi tiga wakil pimpinan lainnya.
Komposisi APBD tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi terdiri dari pendapatan daerah ditarget sebesar Rp3,339 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp595,213 miliar, dana perimbangan sebesar Rp2,448 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp296,364 miliar.
Sementara untuk belanja daerah pada APBD 2020 diproyeksi sebesar Rp3,375 triliun dan pembiayaan daerah tahun depan ditarget sebesar Rp35,7 miliar.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, meski telah disahkan, APBD 2020 masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jatim.
"Yang jelas, pemkab telah menghitung situasi ekonomi di 2020. Maka APBD yang kami sahkan ini sudah sesuai dengan antisipasi krisis dan program prioritas, salah satunya penguatan SDM," ujarnya.
Penguatan SDM yang dimaksud, katanya, penyiapan kalangan milenial terampil dan sekolah yang mendorong sektor kreatif, selain itu pemkab juga telah menyiapkan program penanganan ibu hamil berisiko tinggi dan termasuk lewat program One Student One Client, sebagai bentuk penyiapan SDM berkualitas dari hulu sampai hilir.
Tak hanya itu, lanjut dia, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perhatian bagi anak-anak kurang mampu yang ingin berkuliah.
Untuk itu, program Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir akan tetap dilaksanakan. Selain itu, program pemberian uang saku kepada anak asal keluarga sangat miskin akan ditingkatkan.
Menurut Anas, program-program tersebut merupakan bagian dari antisipasi krisis jika ke depan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam skala besar terjadi di kota-kota besar.
"Uang kiriman dari orang tua yang bekerja di kota besar kepada anak-anak bisa terhenti. Walaupun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi kalau anak-anak tidak bisa beli tas, sepatu, atau uang saku untuk pergi-pulang ke sekolah, mereka putus sekolah. Nah, kami sudah antisipasi dampak terburuk dari perekonomian di tahun 2020," paparnya.
Untuk penguatan SDM, pemkab bahkan menyiapkan langkah preventif di bidang kesehatan yang berhubungan erat dengan kualitas SDM.
"Disebut unggul, tentu salah satu syaratnya harus sehat. Maka ke depan kami akan banyak memberikan bantuan instrumen kendaraan kepada institusi agar mereka terlibat dalam penanganan orang sakit yang perlu penanganan khusus dari pemerintah," katanya.
Mengenai infrastruktur, Anas menjelaskan, juga masih menjadi program prioritas di tahun 2020, dan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi perdesaan dan pariwisata akan ditingkatkan.
"Ke depan, infrastruktur antardesa dan kota terus kami perbaiki, pengecoran terus jalan. Tujuannya mobilitas dari desa ke kota semakin efisien sehingga inflasi bisa ditekan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Rapat paripurna pengesahan APBD 2020 dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara yang didampingi tiga wakil pimpinan lainnya.
Komposisi APBD tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi terdiri dari pendapatan daerah ditarget sebesar Rp3,339 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp595,213 miliar, dana perimbangan sebesar Rp2,448 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp296,364 miliar.
Sementara untuk belanja daerah pada APBD 2020 diproyeksi sebesar Rp3,375 triliun dan pembiayaan daerah tahun depan ditarget sebesar Rp35,7 miliar.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, meski telah disahkan, APBD 2020 masih harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jatim.
"Yang jelas, pemkab telah menghitung situasi ekonomi di 2020. Maka APBD yang kami sahkan ini sudah sesuai dengan antisipasi krisis dan program prioritas, salah satunya penguatan SDM," ujarnya.
Penguatan SDM yang dimaksud, katanya, penyiapan kalangan milenial terampil dan sekolah yang mendorong sektor kreatif, selain itu pemkab juga telah menyiapkan program penanganan ibu hamil berisiko tinggi dan termasuk lewat program One Student One Client, sebagai bentuk penyiapan SDM berkualitas dari hulu sampai hilir.
Tak hanya itu, lanjut dia, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perhatian bagi anak-anak kurang mampu yang ingin berkuliah.
Untuk itu, program Beasiswa Banyuwangi Cerdas yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir akan tetap dilaksanakan. Selain itu, program pemberian uang saku kepada anak asal keluarga sangat miskin akan ditingkatkan.
Menurut Anas, program-program tersebut merupakan bagian dari antisipasi krisis jika ke depan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam skala besar terjadi di kota-kota besar.
"Uang kiriman dari orang tua yang bekerja di kota besar kepada anak-anak bisa terhenti. Walaupun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi kalau anak-anak tidak bisa beli tas, sepatu, atau uang saku untuk pergi-pulang ke sekolah, mereka putus sekolah. Nah, kami sudah antisipasi dampak terburuk dari perekonomian di tahun 2020," paparnya.
Untuk penguatan SDM, pemkab bahkan menyiapkan langkah preventif di bidang kesehatan yang berhubungan erat dengan kualitas SDM.
"Disebut unggul, tentu salah satu syaratnya harus sehat. Maka ke depan kami akan banyak memberikan bantuan instrumen kendaraan kepada institusi agar mereka terlibat dalam penanganan orang sakit yang perlu penanganan khusus dari pemerintah," katanya.
Mengenai infrastruktur, Anas menjelaskan, juga masih menjadi program prioritas di tahun 2020, dan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi perdesaan dan pariwisata akan ditingkatkan.
"Ke depan, infrastruktur antardesa dan kota terus kami perbaiki, pengecoran terus jalan. Tujuannya mobilitas dari desa ke kota semakin efisien sehingga inflasi bisa ditekan," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019