Dinas Pendidikan Jawa Timur berencana membuat kurikulum antikorupsi guna menguatkan pendidikan antikorupsi pada siswa sejak dini di wilayah setempat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono di sela seminar "Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Pendidikan di Jawa Timur bersama KPK" di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa instansinya telah menyiapkan kisi-kisi untuk kurikulum antikorupsi tersebut.
"Tugas kami kan mendidik dan harusnya pemahaman antikorupsi dilakukan sejak dini, yakni dari pendidikan. Harapan lima tahun ke depan sudah terafiliasi ke pembelajaran sekolah. Jatim sudah mempersiapkan soalnya kisi-kisi dan Pergub-nya," kata Hudiyono.
Hudiyono menjelaskan, seminar yang digelar kali ini untuk memberikan gambaran mengenai kontekstual sistematis administrasi pengadaan dan pembangunan sekolah.
"Sebenarnya selama ini sekolah bisa melakukan pembangunan dan pengadaan secara mandiri dari dana hibah," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya sistem elektronik administrasi saat ini masih diperlukan koordinasi dan konektivitas dengan pengawasan KPK.
"Oleh karenanya, harus ada konektivitas agar koordinasi dan pengawasan bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai PAN Zainuddin Maliki mengatakan, ada beberapa hal yang membuat rawan terjadinya korupsi di dunia pendidikan, yakni terkait pengadaan dan pembangunan.
Meskipun sebenarnya sarana dan prasarana juga pengadaan dan pembangunan merupakan peran dan kewajiban Kementerian PUPR.
"Banyak celah untuk korupsi saat pengadaan dan pembangunan gedung itu, itu yang harus diwaspadai," katanya.
Selanjutnya, ada dua faktor yang mendorong terjadinya korupsi, yakni faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah dorongan dari dalam yang tervisualkan menjadi mental yang lemah, sedangkan faktor ekstrinsik adalah kecenderungan menginginkan apa yang dimiliki orang lain.
Dikatakan Zainudin, peran dunia pendidikan dalam memberantas korupsi dan mengamalkan hidup anti korupsi adalah dengan mengedepankan kejujuran. Menurutnya saat ini sistem pendidikan Indonesia belum mengedepankan nilai kejujuran, melainkan mengedepankan peringkat.
"Pendidikan kita tidak membangun kejujuran, tapi rangking. Belum bisa melahirkan anak anak jujur. Itu masalahnya, kalau dari awal kita didik bernilai jujur maka korupsi akan bisa ditekan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono di sela seminar "Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Pendidikan di Jawa Timur bersama KPK" di Surabaya, Kamis, mengatakan bahwa instansinya telah menyiapkan kisi-kisi untuk kurikulum antikorupsi tersebut.
"Tugas kami kan mendidik dan harusnya pemahaman antikorupsi dilakukan sejak dini, yakni dari pendidikan. Harapan lima tahun ke depan sudah terafiliasi ke pembelajaran sekolah. Jatim sudah mempersiapkan soalnya kisi-kisi dan Pergub-nya," kata Hudiyono.
Hudiyono menjelaskan, seminar yang digelar kali ini untuk memberikan gambaran mengenai kontekstual sistematis administrasi pengadaan dan pembangunan sekolah.
"Sebenarnya selama ini sekolah bisa melakukan pembangunan dan pengadaan secara mandiri dari dana hibah," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya sistem elektronik administrasi saat ini masih diperlukan koordinasi dan konektivitas dengan pengawasan KPK.
"Oleh karenanya, harus ada konektivitas agar koordinasi dan pengawasan bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai PAN Zainuddin Maliki mengatakan, ada beberapa hal yang membuat rawan terjadinya korupsi di dunia pendidikan, yakni terkait pengadaan dan pembangunan.
Meskipun sebenarnya sarana dan prasarana juga pengadaan dan pembangunan merupakan peran dan kewajiban Kementerian PUPR.
"Banyak celah untuk korupsi saat pengadaan dan pembangunan gedung itu, itu yang harus diwaspadai," katanya.
Selanjutnya, ada dua faktor yang mendorong terjadinya korupsi, yakni faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah dorongan dari dalam yang tervisualkan menjadi mental yang lemah, sedangkan faktor ekstrinsik adalah kecenderungan menginginkan apa yang dimiliki orang lain.
Dikatakan Zainudin, peran dunia pendidikan dalam memberantas korupsi dan mengamalkan hidup anti korupsi adalah dengan mengedepankan kejujuran. Menurutnya saat ini sistem pendidikan Indonesia belum mengedepankan nilai kejujuran, melainkan mengedepankan peringkat.
"Pendidikan kita tidak membangun kejujuran, tapi rangking. Belum bisa melahirkan anak anak jujur. Itu masalahnya, kalau dari awal kita didik bernilai jujur maka korupsi akan bisa ditekan," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019