Pimpinan DPRD Surabaya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerhatikan sebanyak 19 warga penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Jalan Gunungsari Surabaya yang mengalami pemutusan langganan PLN, karena terlilit tagihan sekitar Rp511 juta.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony di Surabaya, Selasa, mengatakan bahwa 19 warga tersebut adalah keluarga tidak mampu karena merupakan warga terdampak relokasi penggusuran bantaran sungai Wonokromo–Jagir Surabaya yang totalnya berjumlah 26 KK (kepala keluarga).
"Pada masa pemerintahan Gubernur Jatim Soekarwo kala itu sempat dijanjikan mendapatkan pembinaan, bahkan dalam dua tahun akan diberikan hunian dan pekerjaan," katanya.
Namun, lanjut dia, kalau mereka tiba-tiba disodori tagihan PLN selama delapan tahun dengan jumlah lebih dari Rp500 juta tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. "Ini persoalan sosial yang menjadi PR kita bersama, termasuk Gubernur Jatim. Yang perlu diingat, Surabaya ini juga bagian dari Jatim," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan segera mendiskusikan dengan komisi yang membidangi dan memanggil semua pihak terkait serta mengundang DPRD Provinsi Jatim dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
"Saya mendorong pada rekan-rekan di Komisi A yang membidangi Hukum Pemerintahan DPRD Surabaya untuk melakukan rapat dengar pendapat pada Minggu depan," kata politikus Partai Gerindra itu.
AH Thony sebelumnya sempat memberikan pinjaman uang senilai Rp800 ribu untuk keperluan penyambungan kembali listrik yang terputus di Rusunawa Gunungsari.
"Untuk itu, saya memberikan bantuan sebesar Rp800 ribu, ibu Ani (seorang warga) telah mengangsur Rp500 ribu berarti masih sisa Rp300 ribu. Atas kondisi tersebut saya mencoba kroscek, ternyata ada tunggakan yang begitu besar," kata Thony.
Ia meyakini jika secara kewenangan Gubernur Jatim sangat bisa membantu warga Rusunawa Gunungsari Surabaya, meski hal ini tetap bergantung kepada "good will" Gubernur Khofifah selaku pengganti Soekarwo.
"Saya tetap optimistis jika beliau (Gubernur Khofifah) akan membantu, karena warga yang sedang tertimpa kesulitan ini masuk kategori tidak mampu dan masih manjadi bagaian dari warga Jatim," demikian AH Thony.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony di Surabaya, Selasa, mengatakan bahwa 19 warga tersebut adalah keluarga tidak mampu karena merupakan warga terdampak relokasi penggusuran bantaran sungai Wonokromo–Jagir Surabaya yang totalnya berjumlah 26 KK (kepala keluarga).
"Pada masa pemerintahan Gubernur Jatim Soekarwo kala itu sempat dijanjikan mendapatkan pembinaan, bahkan dalam dua tahun akan diberikan hunian dan pekerjaan," katanya.
Namun, lanjut dia, kalau mereka tiba-tiba disodori tagihan PLN selama delapan tahun dengan jumlah lebih dari Rp500 juta tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. "Ini persoalan sosial yang menjadi PR kita bersama, termasuk Gubernur Jatim. Yang perlu diingat, Surabaya ini juga bagian dari Jatim," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan segera mendiskusikan dengan komisi yang membidangi dan memanggil semua pihak terkait serta mengundang DPRD Provinsi Jatim dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
"Saya mendorong pada rekan-rekan di Komisi A yang membidangi Hukum Pemerintahan DPRD Surabaya untuk melakukan rapat dengar pendapat pada Minggu depan," kata politikus Partai Gerindra itu.
AH Thony sebelumnya sempat memberikan pinjaman uang senilai Rp800 ribu untuk keperluan penyambungan kembali listrik yang terputus di Rusunawa Gunungsari.
"Untuk itu, saya memberikan bantuan sebesar Rp800 ribu, ibu Ani (seorang warga) telah mengangsur Rp500 ribu berarti masih sisa Rp300 ribu. Atas kondisi tersebut saya mencoba kroscek, ternyata ada tunggakan yang begitu besar," kata Thony.
Ia meyakini jika secara kewenangan Gubernur Jatim sangat bisa membantu warga Rusunawa Gunungsari Surabaya, meski hal ini tetap bergantung kepada "good will" Gubernur Khofifah selaku pengganti Soekarwo.
"Saya tetap optimistis jika beliau (Gubernur Khofifah) akan membantu, karena warga yang sedang tertimpa kesulitan ini masuk kategori tidak mampu dan masih manjadi bagaian dari warga Jatim," demikian AH Thony.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019