Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan lebih kurang 826 pasangan suami istri bercerai, terutama di daerah Jawa, gara-gara pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung.
"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet (panggilan akrab Bambang Soesatyo) di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.
Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan, orang tua bertikai dengan anaknya juga terjadi akibat pilkada langsung.
Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan, kata Bamsoet, ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka.
Dikatakannya, dewasa ini anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.
Begitu pula dengan kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih, karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.
"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," ucap Bamsoet.
Maka itu, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.
"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu," tutur Bamsoet.
Pihaknya juga menyarankan ke depan pilkada melalui DPRD guna menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet (panggilan akrab Bambang Soesatyo) di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.
Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan, orang tua bertikai dengan anaknya juga terjadi akibat pilkada langsung.
Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan, kata Bamsoet, ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka.
Dikatakannya, dewasa ini anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.
Begitu pula dengan kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Partai Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih, karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.
"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," ucap Bamsoet.
Maka itu, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.
"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu," tutur Bamsoet.
Pihaknya juga menyarankan ke depan pilkada melalui DPRD guna menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019