Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2019 yang digelar di Jember, Jawa Timur diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah berbasis HAM dan berkeadilan sosial melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal daerah setempat.
"Jember memiliki visi untuk melakukan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial," kata Bupati Jember Faida saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival HAM di aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Selasa.
Dalam rangka mewujudkannya, lanjut dia, Pemkab Jember telah melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jember baik kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan Pemkab Jember bahkan telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi seluruh kepala desa yang baru dilantik.
Video oleh Zumrotun Solichah
"Kami berharap Jember akan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain bagi upaya pemajuan HAM di tingkat lokal. Praktik penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Jember telah mencakup berbagai hak baik hak anak, perempuan, lansia, ketenagakerjaan, dan disabilitas," tuturnya.
Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengapresiasi Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM 2019 dan keteladanan yang telah ditunjukkan dalam melakukan berbagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
"Kami sungguh berharap bahwa upaya yang telah dilakukan Jember akan menjadi inspirasi dan mengalir ke seluruh Indonesia dan dunia," tuturnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pendekatan dan kerangka kerja kabupaten/kota HAM akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan terus dikembangkan di daerah-daerah lainnya.
"Budaya dan tradisi daerah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk pembangunan berbasis HAM dalam rangka mencapai keadilan sosial," ujarnya.
Sementara perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengapresiasi Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM ke-6 dan menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi "human rights city" sebagai salah satu model pendekatan yang baik untuk pemenuhan HAM bagi warga negara.
"Jember merupakan contoh dari kolaborasi ideal masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor lain dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Jember merepresentasikan model daerah yang mendengar aspirasi masyarakat, diantaranya dengan adanya penolakan Jember dalam kasus tambang emas," katanya.
Festival HAM 2019 yang digelar di Jember pada 19-21 November 2019 diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang meliputi perwakilan 33 kabupaten/kota, perwakilan 12 negara antara lain Kanada, Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Timor Leste, Myanmar, dan perwakilan masyarakat sipil.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Jember memiliki visi untuk melakukan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial," kata Bupati Jember Faida saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival HAM di aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Selasa.
Dalam rangka mewujudkannya, lanjut dia, Pemkab Jember telah melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jember baik kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan Pemkab Jember bahkan telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi seluruh kepala desa yang baru dilantik.
Video oleh Zumrotun Solichah
"Kami berharap Jember akan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain bagi upaya pemajuan HAM di tingkat lokal. Praktik penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Jember telah mencakup berbagai hak baik hak anak, perempuan, lansia, ketenagakerjaan, dan disabilitas," tuturnya.
Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengapresiasi Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM 2019 dan keteladanan yang telah ditunjukkan dalam melakukan berbagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
"Kami sungguh berharap bahwa upaya yang telah dilakukan Jember akan menjadi inspirasi dan mengalir ke seluruh Indonesia dan dunia," tuturnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pendekatan dan kerangka kerja kabupaten/kota HAM akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan terus dikembangkan di daerah-daerah lainnya.
"Budaya dan tradisi daerah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk pembangunan berbasis HAM dalam rangka mencapai keadilan sosial," ujarnya.
Sementara perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengapresiasi Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM ke-6 dan menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi "human rights city" sebagai salah satu model pendekatan yang baik untuk pemenuhan HAM bagi warga negara.
"Jember merupakan contoh dari kolaborasi ideal masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor lain dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Jember merepresentasikan model daerah yang mendengar aspirasi masyarakat, diantaranya dengan adanya penolakan Jember dalam kasus tambang emas," katanya.
Festival HAM 2019 yang digelar di Jember pada 19-21 November 2019 diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang meliputi perwakilan 33 kabupaten/kota, perwakilan 12 negara antara lain Kanada, Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Timor Leste, Myanmar, dan perwakilan masyarakat sipil.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019