Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta pemerintah kota setempat memrioritaskan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak yang rusak baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
"Jangan sampai dibiarkan bangunan tidak layak atau kejadian bangunan sekolah roboh atau ambruk di Surabaya yang akan membahayakan para siswa dan guru," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, APBD Surabaya 2020 sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 21 persen dari total APPB sebesar Rp10,3 triliun. Sehingga total anggaran pendidikan di Pemkot Surabaya sekitar Rp2 triliun.
Anggaran yang diplot di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya tersebut untuk perbaikan bangunan fisik sekolah yang rusak.
Ia menjelaskan pengesahan APBD Surabaya 2020 pada 10 November 2019 telah memberi waktu yang cukup bagi jajaran di Pemkot Surabaya untuk merencanakan kebijakan yang pro rakyat pada tahun depan.
Menurut dia persoalan pendidikan menjadi prioritas pertama dalam APBD Surabaya 2020 karena dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa khususnya di "Kota Pahlawan" itu.
"Karena prioritas sehingga anggaran yang dialokasikan sangat besar," kata Adi Sutarwijono.
Untuk itu, pihaknya akan meminta Komisi C Bidang Pembangunan dan Komsi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya untuk ikut mengawal dan mengawasi penggunaan APBD khususnya mengawasi rencana-rencana perbaikan sekolah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Jangan sampai dibiarkan bangunan tidak layak atau kejadian bangunan sekolah roboh atau ambruk di Surabaya yang akan membahayakan para siswa dan guru," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Menurut dia, APBD Surabaya 2020 sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 21 persen dari total APPB sebesar Rp10,3 triliun. Sehingga total anggaran pendidikan di Pemkot Surabaya sekitar Rp2 triliun.
Anggaran yang diplot di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya tersebut untuk perbaikan bangunan fisik sekolah yang rusak.
Ia menjelaskan pengesahan APBD Surabaya 2020 pada 10 November 2019 telah memberi waktu yang cukup bagi jajaran di Pemkot Surabaya untuk merencanakan kebijakan yang pro rakyat pada tahun depan.
Menurut dia persoalan pendidikan menjadi prioritas pertama dalam APBD Surabaya 2020 karena dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa khususnya di "Kota Pahlawan" itu.
"Karena prioritas sehingga anggaran yang dialokasikan sangat besar," kata Adi Sutarwijono.
Untuk itu, pihaknya akan meminta Komisi C Bidang Pembangunan dan Komsi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya untuk ikut mengawal dan mengawasi penggunaan APBD khususnya mengawasi rencana-rencana perbaikan sekolah. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019