Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari wilayah Provinsi Jawa Timur Ahmad Nawardi berpendapat pengembangan pembangunan Kota Surabaya harus dimulai dari kampung-kampung demi pemerataan.
Senator yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Kota Surabaya itu menyebut, selama ini pembangunan di Kota Pahlawan selalu dimulai dari tengah kota.
"Wali Kota Tri Rismaharini selama ini juga membangun Surabaya dari pusat kota. Jadi Wali Kota penggantinya nanti harus memulai pengembangan pembangunan Kota Surabaya dari kampung-kampung," ucap pria yang oleh pengamat dinilai layak untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Surabaya tahun 2020 ini.
Nawardi mencatat selama 10 tahun Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya, pembangunan di kampung-kampung sekitar 30 persen, selebihnya terpusat di luar perkampungan.
Dia mengungkapkan, pembangunan di kampung-kampung Kota Surabaya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta untuk setiap RT.
"Anggaran tersebut totalnya Rp1,8 triliun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya," katanya.
Dia menghitung angaran pembangunan untuk kampung-kampung itu hanya sekitar 17 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang saat ini senilai Rp10,3 triliun.
Nawardi yang pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) menilai alokasi anggaran untuk kampung-kampung tersebut tidak membebani APBD Kota Surabaya.
"Waktu menjabat anggota DPRD Jatim dulu saya juga duduk di Badan Anggaran, sehingga paham postur anggaran," katanya.
Bahkan menurut dia alokasi untuk pembangunan kampung-kampung se- Surabaya semestinya sebesar 30 persen dari keseluruhan APBD.
"Tapi untuk langkah awal cukup sebesar Rp200 juta dulu per RT. Tahun selanjutnya bisa dinaikkan lagi anggarannya secara bertahap hingga akhirnya mencapai 30 persen dari nilai APBD," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Senator yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) Kota Surabaya itu menyebut, selama ini pembangunan di Kota Pahlawan selalu dimulai dari tengah kota.
"Wali Kota Tri Rismaharini selama ini juga membangun Surabaya dari pusat kota. Jadi Wali Kota penggantinya nanti harus memulai pengembangan pembangunan Kota Surabaya dari kampung-kampung," ucap pria yang oleh pengamat dinilai layak untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Surabaya tahun 2020 ini.
Nawardi mencatat selama 10 tahun Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya, pembangunan di kampung-kampung sekitar 30 persen, selebihnya terpusat di luar perkampungan.
Dia mengungkapkan, pembangunan di kampung-kampung Kota Surabaya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta untuk setiap RT.
"Anggaran tersebut totalnya Rp1,8 triliun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya," katanya.
Dia menghitung angaran pembangunan untuk kampung-kampung itu hanya sekitar 17 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang saat ini senilai Rp10,3 triliun.
Nawardi yang pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) menilai alokasi anggaran untuk kampung-kampung tersebut tidak membebani APBD Kota Surabaya.
"Waktu menjabat anggota DPRD Jatim dulu saya juga duduk di Badan Anggaran, sehingga paham postur anggaran," katanya.
Bahkan menurut dia alokasi untuk pembangunan kampung-kampung se- Surabaya semestinya sebesar 30 persen dari keseluruhan APBD.
"Tapi untuk langkah awal cukup sebesar Rp200 juta dulu per RT. Tahun selanjutnya bisa dinaikkan lagi anggarannya secara bertahap hingga akhirnya mencapai 30 persen dari nilai APBD," ucapnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019