Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya menilai pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya, Imam Syafii, yang mengkritik pejabat pemerintah Kota Surabaya melakukan pencitraan karena sering turun ke rakyat dinilai sebagai hal berlebihan.
"Pak Imam berlebihan. Para pejabat Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warganya untuk menjabarkan program-programnya, dan bila mana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri.
Baca juga: Singgung pencitraan, Risma larang jajarannya bicara ke media
Begitu juga halnya dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang sering turun ke RT dan RW. Zuhri menilai bahwa itu memang tugasnya sebagai kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
"Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan, dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja," kata dia.
Atas kritik dari Partai NasDem tersebut, dia memberikan dukungan kepada Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap kukuh menjaga Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyat.
"Bu Risma dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya harus tetap turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, menyerap aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma, bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya," kata Syaifuddin.
Seperti diketahui, politikus NasDem skaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi'i pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada.
"Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Pak Imam berlebihan. Para pejabat Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warganya untuk menjabarkan program-programnya, dan bila mana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri.
Baca juga: Singgung pencitraan, Risma larang jajarannya bicara ke media
Begitu juga halnya dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang sering turun ke RT dan RW. Zuhri menilai bahwa itu memang tugasnya sebagai kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
"Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan, dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja," kata dia.
Atas kritik dari Partai NasDem tersebut, dia memberikan dukungan kepada Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap kukuh menjaga Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyat.
"Bu Risma dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya harus tetap turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, menyerap aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma, bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya," kata Syaifuddin.
Seperti diketahui, politikus NasDem skaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi'i pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada.
"Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019