Warga Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa, antusias mengikuti simulasi pemilihan kepala desa atau pilkades serentak menggunakan sistem e-voting berbasis KTP elektronik. Pilkades serentak Situbondo dijadwalkan pada 23 Oktober 2019.
"Sistem e-voting ternyata lebih sederhana dan mudah dilakukan, sekalipun masyarakat awam, kan cuma menyerahkan KTP elektronik, memasukkan sidik jari, terus langsung ke bilik memberikan hak pilih kita," kata Rosyid, salah satu warga Desa Bugeman, saat mengikuti simulasi pilkades e-voting.
Desa Bugeman merupakan satu dari lima desa yang akan melaksanakan pilkades berbasis digital (e-voting) itu. Empat desa lainnya meliputi Desa Klatakan, Rajekwesi, Kukusan, dan Balung, semuanya di Kecamatan Kendit.
Baca juga: 372 calon kades Situbondo deklarasi damai dan antipolitik uang
Sebanyak 115 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pilkades serentak pada 23 Oktober mendatang, sementara lima desa di Kecamatan Kendit sebagai desa percontohan pilkades menggunakan sistem elektronik (e-voting).
Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ((DPMD) Pemkab Situbondo Yogie Kripsian Sah mengatakan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan pilkades menggunakan sistem e-voting terus dilakukan di lima desa itu, agar masyarakat memahami cara memberikan hak pilihnya.
"Sosialisasi dan simulasi dilakukan agar warga terbiasa menyentuh foto calon. Banyak hal positif dengan menggunakan sistem e-voting, bila dibandingkan sistem manual," ujarnya.
Baca juga: Pengamanan pilkades serentak Situbondo libatkan 3.344 personel gabungan
Hal positif pilkades e-voting, menurut ia, di antaranya mengurangi tingkat kecurangan, meminimalisir kesalahan dalam penghitungan dan menjamin kepastian hak suara yang diberikan.
"Bagi warga (pemilih) yang meninggal dunia atau NIK ganda, fiktif, akan diketahui ketika dilakukan verifikasi (e-verifikasi)," tuturnya.
Yogie mengemukakan, untuk pengadaan alat-alat yang digunakan dalam pilkades e-voting membutuhkan anggaran cukup besar, jika dibandingkan dengan sistem manual, dan untuk lima desa saja menghabiskan anggaran sekitar Rp900 juta.
"Anggaran sebesar itu, tapi kan hanya besar di awal, peralatannya bisa digunakan seterusnya. Pilkades sistem e-voting ini merupakan percontohan untuk diterapkan pada pilkades serentak pada tahun 2022, sebanyak 17 desa yang akan menggelar pilkades serentak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Sistem e-voting ternyata lebih sederhana dan mudah dilakukan, sekalipun masyarakat awam, kan cuma menyerahkan KTP elektronik, memasukkan sidik jari, terus langsung ke bilik memberikan hak pilih kita," kata Rosyid, salah satu warga Desa Bugeman, saat mengikuti simulasi pilkades e-voting.
Desa Bugeman merupakan satu dari lima desa yang akan melaksanakan pilkades berbasis digital (e-voting) itu. Empat desa lainnya meliputi Desa Klatakan, Rajekwesi, Kukusan, dan Balung, semuanya di Kecamatan Kendit.
Baca juga: 372 calon kades Situbondo deklarasi damai dan antipolitik uang
Sebanyak 115 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pilkades serentak pada 23 Oktober mendatang, sementara lima desa di Kecamatan Kendit sebagai desa percontohan pilkades menggunakan sistem elektronik (e-voting).
Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ((DPMD) Pemkab Situbondo Yogie Kripsian Sah mengatakan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan pilkades menggunakan sistem e-voting terus dilakukan di lima desa itu, agar masyarakat memahami cara memberikan hak pilihnya.
"Sosialisasi dan simulasi dilakukan agar warga terbiasa menyentuh foto calon. Banyak hal positif dengan menggunakan sistem e-voting, bila dibandingkan sistem manual," ujarnya.
Baca juga: Pengamanan pilkades serentak Situbondo libatkan 3.344 personel gabungan
Hal positif pilkades e-voting, menurut ia, di antaranya mengurangi tingkat kecurangan, meminimalisir kesalahan dalam penghitungan dan menjamin kepastian hak suara yang diberikan.
"Bagi warga (pemilih) yang meninggal dunia atau NIK ganda, fiktif, akan diketahui ketika dilakukan verifikasi (e-verifikasi)," tuturnya.
Yogie mengemukakan, untuk pengadaan alat-alat yang digunakan dalam pilkades e-voting membutuhkan anggaran cukup besar, jika dibandingkan dengan sistem manual, dan untuk lima desa saja menghabiskan anggaran sekitar Rp900 juta.
"Anggaran sebesar itu, tapi kan hanya besar di awal, peralatannya bisa digunakan seterusnya. Pilkades sistem e-voting ini merupakan percontohan untuk diterapkan pada pilkades serentak pada tahun 2022, sebanyak 17 desa yang akan menggelar pilkades serentak," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019