Pelaksana Tugas Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Cecep Khairul Anwar menilai Pemkab Banyuwangi sangat tepat dalam mengambil langkah untuk menjaga kerukunan umat.
"Yang dimaksud adalah bagaimana Banyuwangi menjaga ekonomi warga dengan melakukan proteksi terhadap pelaku ekonomi besar. Contohnya pembatasan toko retail modern untuk melindungi toko kelontong," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan Kebijakan Keumatan di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis.
Menurut ia, ekonomi bisa menjadi tumpangan kerukunan. Karena ketika ekonomi warga sudah terjamin, warga tidak akan mudah "dibeli" untuk melakukan tindakan yang mengarah perpecahan.
Sehingga dengan melakukan proteksi pasar seperti ini, katanya, Pemkab Banyuwangi tidak hanya menyelamatkan nasib pedagang kecil, tapi juga telah melakukan upaya besar menjaga kerukunan.
Baca juga: Bupati Anas: Peran ulama penting pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan Kebijakan Keumatan yang rutin digelar di Banyuwangi ini, diikuti seribu tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama se-Kabupaten Banyuwangi.
Ia mengatakan, pertemuan rutin antartokoh untuk membahas masalah masyarakat memang perlu dilakukan, apalagi di tengah situasi saat ini. Para tokoh yang rutin bertemu bisa mengantisipasi masalah yang sekiranya akan muncul.
"Pertemuan rutin semacam ini jarang saya temui di daerah lain. Biasanya tokoh-tokoh bertemu setelah ada kejadian tertentu, tapi tidak di Banyuwangi, yang rutin bertemu untuk membahas masalah kemasyarakatan yang potensi konflik," ujar Cecep.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi Dwi Yanto mengemukakan rapat koordinasi sinergitas ini merupakan cara Banyuwangi untuk menjaga kerukunan ditengah kemajemukan masyarakat Banyuwangi.
"Agama dan suku di Banyuwangi cukup beragam. Memungkinkan sekali terjadi gesekan-gesekan di dalamnya, namun dengan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kerap menggelar silaturahim selama ini, alhamdulillah Banyuwangi tetap rukun dan aman," ujarnya.
Pertemuan rutin ini tidak hanya dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat, namun Banyuwangi juga rutin mempertemukan anggota TNI/Polri, linmas dengan tokoh masyarakat. Tujuannya agar terjadi kesepahaman dan bisa antisipasi masalah yang bakal datang.
Dalam kegiatan rutin ini juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi KH M Yamin, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng Sulistyanto, serta perwakilan agama Islam, Katolik dan Hindu.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Yang dimaksud adalah bagaimana Banyuwangi menjaga ekonomi warga dengan melakukan proteksi terhadap pelaku ekonomi besar. Contohnya pembatasan toko retail modern untuk melindungi toko kelontong," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan Kebijakan Keumatan di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis.
Menurut ia, ekonomi bisa menjadi tumpangan kerukunan. Karena ketika ekonomi warga sudah terjamin, warga tidak akan mudah "dibeli" untuk melakukan tindakan yang mengarah perpecahan.
Sehingga dengan melakukan proteksi pasar seperti ini, katanya, Pemkab Banyuwangi tidak hanya menyelamatkan nasib pedagang kecil, tapi juga telah melakukan upaya besar menjaga kerukunan.
Baca juga: Bupati Anas: Peran ulama penting pengambilan kebijakan pembangunan daerah
Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan Kebijakan Keumatan yang rutin digelar di Banyuwangi ini, diikuti seribu tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama se-Kabupaten Banyuwangi.
Ia mengatakan, pertemuan rutin antartokoh untuk membahas masalah masyarakat memang perlu dilakukan, apalagi di tengah situasi saat ini. Para tokoh yang rutin bertemu bisa mengantisipasi masalah yang sekiranya akan muncul.
"Pertemuan rutin semacam ini jarang saya temui di daerah lain. Biasanya tokoh-tokoh bertemu setelah ada kejadian tertentu, tapi tidak di Banyuwangi, yang rutin bertemu untuk membahas masalah kemasyarakatan yang potensi konflik," ujar Cecep.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi Dwi Yanto mengemukakan rapat koordinasi sinergitas ini merupakan cara Banyuwangi untuk menjaga kerukunan ditengah kemajemukan masyarakat Banyuwangi.
"Agama dan suku di Banyuwangi cukup beragam. Memungkinkan sekali terjadi gesekan-gesekan di dalamnya, namun dengan peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kerap menggelar silaturahim selama ini, alhamdulillah Banyuwangi tetap rukun dan aman," ujarnya.
Pertemuan rutin ini tidak hanya dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat, namun Banyuwangi juga rutin mempertemukan anggota TNI/Polri, linmas dengan tokoh masyarakat. Tujuannya agar terjadi kesepahaman dan bisa antisipasi masalah yang bakal datang.
Dalam kegiatan rutin ini juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi KH M Yamin, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Banyuwangi Pendeta Anang Sugeng Sulistyanto, serta perwakilan agama Islam, Katolik dan Hindu.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019