Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang juga Mantan Ketua PAN, Soetrisno Bachir meminta masyarakat bersabar mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Soetrisno ditemui usai menjadi pembicara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin, mengimbau masyarakat sepenuhnya menyerahkan penerbitan Perppu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
"Nanti urusan presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," ujarnya.
Soetrisno berharap agar ekonomi bisnis di Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik. Menurutnya polemik revisi UU KPK tidak mengganggu sektor tersebut. Terlebih revisi UU KPK dikaitkan dengan investasi.
"Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki tapi ekonomi tetap jalan," katanya.
Dirinya mencontohkan beberapa negara lain yang meskipun politiknya tengah bergejolak namun ekonominya tetap berjalan.
"Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," ucapnya.
Dirinya pun mengajak untuk membendung politik yang diseret jauh ke dalam dunia ekonomi bisnis. Soetrisno tidak mau politik yang tidak sehat bisa menyebar ke berbagai sektor.
"Kita harus membendung agar arus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi ormas keagamaan, ini yang harus kita jaga semua, sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," kata dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Soetrisno ditemui usai menjadi pembicara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin, mengimbau masyarakat sepenuhnya menyerahkan penerbitan Perppu kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.
"Nanti urusan presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," ujarnya.
Soetrisno berharap agar ekonomi bisnis di Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik. Menurutnya polemik revisi UU KPK tidak mengganggu sektor tersebut. Terlebih revisi UU KPK dikaitkan dengan investasi.
"Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki tapi ekonomi tetap jalan," katanya.
Dirinya mencontohkan beberapa negara lain yang meskipun politiknya tengah bergejolak namun ekonominya tetap berjalan.
"Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," ucapnya.
Dirinya pun mengajak untuk membendung politik yang diseret jauh ke dalam dunia ekonomi bisnis. Soetrisno tidak mau politik yang tidak sehat bisa menyebar ke berbagai sektor.
"Kita harus membendung agar arus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi ormas keagamaan, ini yang harus kita jaga semua, sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," kata dia.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019