Komisi I DPRD Situbondo, Jawa Timur, mencatat ada empat desa di Situbondo yang diprediksi paling rawan terjadi konflik pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019.
Data desa-desa rawan konflik pilkades yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2019 meliputi Desa/Kecamatan Banyuputih, Desa Kilensari (Kecamatan Panarukan), Desa Kukusan (Kecamatan Kendit), dan Desa Campoan (Kecamatan Mlandingan).
"Prediksi empat desa paling rawan terjadi konflik itu berdasarkan isu-isu yang berkembang saat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda di Situbondo, Senin.
Baca juga: Polres Situbondo petakan titik rawan pilkades serentak
Kendati demikian, menurut ia, secara umum sebanyak 116 desa di 17 kecamatan yang akan melangsungkan pilkades serentak sama-sama memiliki potensi terjadi konflik dan perlu langkah antisipasi sejak dini.
Janur mengatakan, sebelumnya telah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bakesbangpol, guna merumuskan penyebab yang bisa memicu terjadinya konflik.
"Seperti panitia tidak netral maupun faktor lain seperti masuknya perjudian. Hasil rapat kerja tersebut juga akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Situbondo," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Selain kerawanan konflik, lanjut Janur, rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bakesbangpol juga membahas tes tulis bagi desa yang memiliki pendaftar kandidat lebih dari lima orang.
"Kami juga sudah mempertanyakan perubahan regulasi yang menghapus skoring bakal calon kepala desa, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat," katanya.
Baca juga: Kirab kereta kencana, ciptakan pilkades Situbondo damai
Janur menjelaskan, berdasarkan penyampaian Dinas PMD bahwa penghapusan skoring itu sudah melalui analisis dan tidak menyalahi aturan. Para kandidat (bakal calon kades) akan mengikuti tes tulis meliputi materi pengetahuan umum, pengetahuan pemerintahan serta pengetahuan pemerintahan desa.
Polres Situbondo juga telah memetakan titik kerawanan dari 116 desa yang yang tersebar di 17 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades serentak 2019.
"Dari 116 desa yang akan melaksanakan pilkades pada 23 Oktober mendatang, telah kami petakan kategori tingkat kerawanannya. Mulai dari desa sangat rawan, rawan dan kurang rawan," kata Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono.
Pemetaan pelaksanaan pilkades di Situbondo, katanya, berdasarkan pergerakan intelijen polres setempat. Daerah yang memiliki kategori sangat rawan akan dijaga ketat oleh 25 personel yang menetap selama pilkades berlangsung hingga selesai.
Sedangkan untuk desa kategori rawan akan diterjunkan sebanyak 20 personel yang menetap, serta 15 personel di desa kategori kurang rawan.
Selain itu, Polres Situbondo juga telah bentuk Satgas Saber Antijudi, karena pilkades kerawanannya juga dipicu oleh kegiatan judi. Potensi kerawanan dipicu oleh perjudian yang kerap terjadi saat pilkades berlangsung. Oleh karena itu, polres juga akan menerjunkan personel Brimob yang disiagakan di tiga wilayah, yakni wilayah barat, tengah dan timur Situbondo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Data desa-desa rawan konflik pilkades yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2019 meliputi Desa/Kecamatan Banyuputih, Desa Kilensari (Kecamatan Panarukan), Desa Kukusan (Kecamatan Kendit), dan Desa Campoan (Kecamatan Mlandingan).
"Prediksi empat desa paling rawan terjadi konflik itu berdasarkan isu-isu yang berkembang saat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda di Situbondo, Senin.
Baca juga: Polres Situbondo petakan titik rawan pilkades serentak
Kendati demikian, menurut ia, secara umum sebanyak 116 desa di 17 kecamatan yang akan melangsungkan pilkades serentak sama-sama memiliki potensi terjadi konflik dan perlu langkah antisipasi sejak dini.
Janur mengatakan, sebelumnya telah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Bakesbangpol, guna merumuskan penyebab yang bisa memicu terjadinya konflik.
"Seperti panitia tidak netral maupun faktor lain seperti masuknya perjudian. Hasil rapat kerja tersebut juga akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Situbondo," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Selain kerawanan konflik, lanjut Janur, rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bakesbangpol juga membahas tes tulis bagi desa yang memiliki pendaftar kandidat lebih dari lima orang.
"Kami juga sudah mempertanyakan perubahan regulasi yang menghapus skoring bakal calon kepala desa, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat," katanya.
Baca juga: Kirab kereta kencana, ciptakan pilkades Situbondo damai
Janur menjelaskan, berdasarkan penyampaian Dinas PMD bahwa penghapusan skoring itu sudah melalui analisis dan tidak menyalahi aturan. Para kandidat (bakal calon kades) akan mengikuti tes tulis meliputi materi pengetahuan umum, pengetahuan pemerintahan serta pengetahuan pemerintahan desa.
Polres Situbondo juga telah memetakan titik kerawanan dari 116 desa yang yang tersebar di 17 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades serentak 2019.
"Dari 116 desa yang akan melaksanakan pilkades pada 23 Oktober mendatang, telah kami petakan kategori tingkat kerawanannya. Mulai dari desa sangat rawan, rawan dan kurang rawan," kata Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono.
Pemetaan pelaksanaan pilkades di Situbondo, katanya, berdasarkan pergerakan intelijen polres setempat. Daerah yang memiliki kategori sangat rawan akan dijaga ketat oleh 25 personel yang menetap selama pilkades berlangsung hingga selesai.
Sedangkan untuk desa kategori rawan akan diterjunkan sebanyak 20 personel yang menetap, serta 15 personel di desa kategori kurang rawan.
Selain itu, Polres Situbondo juga telah bentuk Satgas Saber Antijudi, karena pilkades kerawanannya juga dipicu oleh kegiatan judi. Potensi kerawanan dipicu oleh perjudian yang kerap terjadi saat pilkades berlangsung. Oleh karena itu, polres juga akan menerjunkan personel Brimob yang disiagakan di tiga wilayah, yakni wilayah barat, tengah dan timur Situbondo.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019