Aksi demo mahasiswa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi di Kediri, Jawa Timur, berlangsung di depan kantor DPRD Kota Kediri dan memblokade jalan provinsi di kota ini, sehingga jalur lalu lintas menuju depan gedung dewan ditutup.
Krisma Atma, salah satu pengunjuk rasa, mengaku kecewa dengan rancangan UU yang dibuat oleh DPR. Dia dan teman-teman lainnya menolak pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Draf UU KPK yang baru banyak sekali pasal-pasal yang kontroversi, muaranya pada upaya pelemahan fungsi, tugas wewenang KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen dan bebas dari kepentingan politik apapun. Kami sepakat menolak UU KPK tersebut," kata Krisma saat aksi di Kediri, Selasa.
Baca juga: Polda klaim demo mahasiswa di Jatim berlangsung kondusif
Mahasiswa unjuk rasa dengan membawa berbagai macam poster yang isinya tuntutan dan kecaman atas sikap anggota DPR yang membuat UU tersebut. Mereka berharap, hal itu dikaji lagi sebab mahasiswa menilai kebijakan itu hanya menindas rakyat kecil.
Selain mengutuk tentang adanya rancangan UU tersebut, mereka juga menyuarakan aspirasi agar pemerintah segera menangani kebakaran hutan. Akibat dari kejadian kebakaran itu, rakyat menderita. Banyak dari mereka yang mengalami sakit ISPA, bahkan habibat hewan liar juga terganggu.
Baca juga: Kericuhan warnai demo mahasiswa di Kota Malang
Massa juga sempat menggelar teaterikal di depan halaman kantor DPRD Kota Kediri, Jalan Mayor Bismo Kediri tersebut. Setelah orasi beberapa saat dan meneriakkan yel-yel, massa akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Kota Kediri. Mereka berjanji akan menyuarakan aspirasi mahasiswa.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kediri Sujoko Hadi mengatakan, asprasi dari mahasiswa ini akan diteruskan ke pusat. DPRD juga akan membahasnya saat paripurna.
"Untuk tindaklanjutnya kami akan meneruskan ke pusat, kami sampaikan ke DPR RI lewat pembahasan khusus," kata Sujoko.
Kendati aspirasi mereka diterima, massa tetap mengancam akan unjuk rasa lagi jika pemerintah tidak tegas mengatasi berbagai persoalan yang ada saat ini. Setelah itu, massa akhirnya membubarkan diri dan secara perlahan arus lalu lintas mulai dibuka.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Krisma Atma, salah satu pengunjuk rasa, mengaku kecewa dengan rancangan UU yang dibuat oleh DPR. Dia dan teman-teman lainnya menolak pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Draf UU KPK yang baru banyak sekali pasal-pasal yang kontroversi, muaranya pada upaya pelemahan fungsi, tugas wewenang KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen dan bebas dari kepentingan politik apapun. Kami sepakat menolak UU KPK tersebut," kata Krisma saat aksi di Kediri, Selasa.
Baca juga: Polda klaim demo mahasiswa di Jatim berlangsung kondusif
Mahasiswa unjuk rasa dengan membawa berbagai macam poster yang isinya tuntutan dan kecaman atas sikap anggota DPR yang membuat UU tersebut. Mereka berharap, hal itu dikaji lagi sebab mahasiswa menilai kebijakan itu hanya menindas rakyat kecil.
Selain mengutuk tentang adanya rancangan UU tersebut, mereka juga menyuarakan aspirasi agar pemerintah segera menangani kebakaran hutan. Akibat dari kejadian kebakaran itu, rakyat menderita. Banyak dari mereka yang mengalami sakit ISPA, bahkan habibat hewan liar juga terganggu.
Baca juga: Kericuhan warnai demo mahasiswa di Kota Malang
Massa juga sempat menggelar teaterikal di depan halaman kantor DPRD Kota Kediri, Jalan Mayor Bismo Kediri tersebut. Setelah orasi beberapa saat dan meneriakkan yel-yel, massa akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Kota Kediri. Mereka berjanji akan menyuarakan aspirasi mahasiswa.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kediri Sujoko Hadi mengatakan, asprasi dari mahasiswa ini akan diteruskan ke pusat. DPRD juga akan membahasnya saat paripurna.
"Untuk tindaklanjutnya kami akan meneruskan ke pusat, kami sampaikan ke DPR RI lewat pembahasan khusus," kata Sujoko.
Kendati aspirasi mereka diterima, massa tetap mengancam akan unjuk rasa lagi jika pemerintah tidak tegas mengatasi berbagai persoalan yang ada saat ini. Setelah itu, massa akhirnya membubarkan diri dan secara perlahan arus lalu lintas mulai dibuka.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019